Gelombang Protes Data Center Meluas: 142 Aksi di 42 Negara Bagian AS
Baca dalam 60 detik
- Koalisi HumansFirst mengkoordinasi 142 protes di 42 negara bagian AS, menolak ekspansi pusat data AI yang dianggap merugikan masyarakat.
- Hanya 14% warga AS mendukung pembangunan data center di komunitas mereka, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos, menunjukkan resistensi lintas ideologi.
- Isu ini diprediksi akan menjadi faktor penting dalam pemilu paruh waktu November 2024 dan Pilpres 2028, dengan tuntutan transparansi dan perlindungan sumber daya.

Sebanyak 142 aksi unjuk rasa digelar secara serentak di 42 negara bagian Amerika Serikat pada Sabtu lalu, menandai gelombang perlawanan nasional pertama terhadap pembangunan pusat data raksasa yang dipacu oleh kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Gerakan yang dikoordinasi oleh HumansFirst ini menyuarakan kekhawatiran warga atas dampak lingkungan, penggunaan air, dan kurangnya transparansi dalam proyek-proyek yang digarap oleh raksasa teknologi seperti Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, dan xAI milik Elon Musk.
HumansFirst, organisasi yang didirikan oleh mantan pemimpin gerakan Tea Party, Amy Kremer, membandingkan perlawanan ini dengan gerakan populis sayap kanan yang muncul pada 2009. Namun Kremer menegaskan bahwa penolakan terhadap pusat data bersifat nonpartisan. "Mereka bangun suatu pagi dan mendapati ada bangunan raksasa di komunitas mereka, dan mereka tidak menginginkannya," ujar Kremer, yang memperkirakan isu ini akan menjadi penentu dalam pemilu paruh waktu November mendatang dan Pilpres 2028.
Data dari jajak pendapat Reuters/Ipsos pada Juni menunjukkan hanya sepertiga warga AS yang menyetujui kecepatan pembangunan pusat data saat ini. Lebih mengkhawatirkan, hanya 14 persen responden yang mendukung pembangunan pusat data di komunitas mereka sendiri. Angka ini mencerminkan resistensi yang melintasi batas ideologis, menjadikan isu ini salah satu dari sedikit isu yang mampu menyatukan warga dari kubu berbeda.
Di Fredericksburg, Virginia, seorang pemuda membawa plakat bertuliskan "Kami hidup dari air, bukan data." Di Atlanta, Georgia, para pengunjuk rasa mengangkat spanduk "Georgia tidak pernah memilih pusat data AI berskala hiper." Georgia sendiri menjadi salah satu negara bagian dengan jumlah protes terbanyak, yaitu 11 aksi. Sementara itu, Texas yang merupakan benteng Partai Republik dan pusat pengembangan pusat data mencatat 18 aksi, tertinggi secara nasional.
Kekhawatiran terbesar warga adalah penggunaan air bersih yang masif. Di Imperial County, California, sebuah proyek pusat data diperkirakan akan menyedot 260 juta galon air per tahun dari Sungai Colorado. Ivan DelSol, 54 tahun, seorang aktivis sayap kiri yang memimpin protes di sana, menyebut situasi itu "distopia". "Menggunakan air sebanyak ini untuk AI sungguh tidak masuk akal," katanya. Sekitar 50 orang hadir dalam aksi tersebut meskipun suhu mencapai 38 derajat Celsius.
Menanggapi gelombang protes, Josh Levi, presiden Data Center Coalition—asosiasi industri dan kelompok lobi—menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan pembuat kebijakan dan warga untuk memastikan pusat data memperkuat, bukan membebani, daerah setempat. Namun, tuntutan para aktivis mencakup transparansi proses pengembangan, perlindungan sumber daya dan kesehatan lingkungan, manfaat bagi komunitas seperti lapangan kerja serikat yang layak, serta mekanisme pertanggungjawaban jika pengembang melanggar janji.
Di Tyler, Texas, Eva Cardona, 31 tahun, seorang aktivis pemula yang menyebut dirinya "nomaden politik", mengorganisir protes yang dihadiri sekitar belasan orang. "Saya mendengar tentang AI yang tidak diatur dan pertumbuhan yang cepat, itu mengkhawatirkan saya. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih nyata daripada sekadar postingan Facebook," ujarnya.
Meskipun jumlah peserta di beberapa tempat lebih rendah dari perkiraan, HumansFirst menyambut positif antusiasme komunitas. Chris Barron, presiden Right Turn Strategies yang menangani hubungan pers untuk HumansFirst, mengatakan, "Kami sangat senang dengan partisipasi yang ada." Ke depannya, gerakan ini diperkirakan akan terus menguat, terutama menjelang pemilu 2024 dan 2028, dengan potensi mendorong kebijakan moratorium atau regulasi ketat di berbagai negara bagian. Pertanyaannya, akankah industri teknologi dan pemerintah mampu merespons tuntutan warga sebelum konflik semakin meluas?



