Wacana SPP SMA/SMK Negeri Diaktifkan Lagi: DPRD Jabar Menolak, Gubernur Minta Evaluasi BOS

Wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri Jawa Barat menuai penolakan keras dari pimpinan DPRD provinsi setempat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan dengan membebani masyarakat lagi.

Menurut Ono, konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Jika masih ada kekurangan sarana, prasarana, atau biaya operasional sekolah, maka penyelesaiannya harus melalui anggaran pemerintah, bukan dengan memungut biaya dari siswa. "Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," ujarnya, Jumat (17/7).

Ono juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang hanya menyasar siswa dari keluarga desil 6 hingga desil 10. Ia menilai data kesejahteraan yang digunakan pemerintah masih bermasalah, banyak warga tidak mampu justru masuk desil tinggi sehingga kehilangan bantuan sosial atau BPJS Kesehatan. "Belum ada jaminan bahwa masyarakat desil 6 sampai 10 benar-benar mampu membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan," tegas politikus PDIP tersebut.

Sebagai alternatif, Ono mendorong pemerintah pusat dan Pemprov Jabar mengoptimalkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Dana itu harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga operasional sekolah dan kesejahteraan guru. Ia juga meminta dukungan diperluas ke sekolah swasta melalui bantuan pembangunan dan peningkatan fasilitas.

Wacana ini muncul dalam rapat Pemprov Jabar bersama Komisi V DPRD Jabar awal pekan lalu. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menegaskan pembahasan masih tahap awal dan belum menjadi keputusan. "Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa," katanya di Gedung DPRD Jabar, Selasa (14/7). Menurutnya, usulan muncul karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menjelaskan bahwa kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini jauh dari kebutuhan riil operasional sekolah. Dari kebutuhan Rp4,5 juta per siswa per tahun, pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen. Kondisi ini semakin berat bagi sekolah dengan jumlah rombongan belajar atau siswa sedikit, karena biaya operasional tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam pembahasan pansus muncul gagasan mereaktivasi SPP sebagai sumber pendapatan tambahan.

Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki pandangan berbeda. Ia mendorong optimalisasi tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebelum mempertimbangkan SPP. "Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujarnya, Rabu (15/7). Dedi mengaku telah berkeliling ke berbagai SMA dan menemukan bahwa kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS. "Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya.

Jika masih ada kekurangan, terutama sarana dan prasarana, Dedi memastikan Pemprov Jabar akan turun tangan melalui anggaran provinsi. "Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS, jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," katanya.

Polemik ini menyoroti tantangan klasik pendidikan di Indonesia: antara idealisme pendidikan gratis dan realitas keterbatasan anggaran. Dengan kebutuhan per siswa yang jauh dari terpenuhi, langkah ke depan akan bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan alokasi dan efektivitas belanja pendidikan. Apakah optimalisasi BOS dan peningkatan anggaran provinsi cukup untuk menutup celah, atau justru SPP akan kembali menjadi solusi yang kontroversial?