Investasi Ratusan Miliar di Forest City Terhenti: Pendiri Network School Ancam Hengkang dari Malaysia

Pendiri Network School, Balaji Srinivasan, secara resmi menghentikan sementara seluruh rencana investasi lanjutan di Malaysia, termasuk ekspansi senilai RM500 juta (setara US$122 juta), setelah otoritas setempat meluncurkan penyelidikan atas tuduhan bahwa warga Israel ikut serta dalam program komunitas startup yang berbasis di Forest City, Johor. Langkah ini menjadi sinyal bahwa ketegangan geopolitik mulai berdampak langsung pada iklim investasi teknologi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada Kamis (16/7), Srinivasan—investor asal Amerika Serikat di balik Network School—menyebutkan bahwa pihaknya berada di persimpangan jalan. Ia menawarkan dua opsi kepada Putrajaya: jika Malaysia masih menginginkan investasi teknologi global, ia siap bertemu langsung dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk merundingkan nota kesepahaman (MoU) yang menjamin keberlanjutan operasional Network School. Namun, jika tidak, ia akan mengalihkan modalnya ke negara lain. “Kami akan menghormati keinginan Anda dan mengalokasikan ulang modal ke negara lain,” tulisnya.

Penyelidikan dipicu oleh unggahan akun Instagram Malaysian Protest 4 Palestine (MP4P) pada 10 Juli yang mengklaim Network School menjadi tempat berkumpulnya pengusaha Israel. Grup advokasi pro-Palestina itu merujuk pada unggahan Reddit di mana warga Israel berbagi cara memasuki Malaysia untuk mengikuti program Network School. MP4P juga menuding bahwa pertanyaan wawancara masuk sekolah tersebut mencakup topik tentang Israel, teknologi militer, dan politik. Unggahan itu telah mendapat lebih dari 72.000 tanda suka.

Pemerintah Malaysia bergerak cepat. Menteri Dalam Negeri memerintahkan penyelidikan pada Selasa (14/7), disusul perintah Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, yang meminta Imigrasi, polisi, bea cukai, dan badan keamanan terkait menyelidiki identitas serta kewarganegaraan peserta Network School. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun angkat bicara, menegaskan bahwa warga Israel yang terbukti terlibat akan dideportasi. “Mereka akan diusir,” katanya tegas.

Menariknya, hingga Kamis (16/7), Imigrasi Malaysia mengaku belum menemukan bukti keberadaan warga Israel di Network School. Dari 266 warga asing yang diperiksa, seluruhnya memiliki dokumen perjalanan yang valid. Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan imigrasi lainnya. Srinivasan menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama penuh dengan aparat dan “tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan”.

Di sisi lain, warga dan pelaku usaha di sekitar Forest City merasakan dampak positif kehadiran Network School. Norhayati Hashim, kasir sebuah rumah makan dekat pusat komunitas tersebut, mengaku omzetnya naik 10–20 persen dalam beberapa bulan terakhir. “Mereka orangnya baik, membantu bisnis kami,” ujarnya. Namun, ia juga setuju bahwa jika ada anggota yang melanggar hukum imigrasi, mereka harus dihukum. Muhammad Syafiq Abu Bakar, warga yang menyewa apartemen di Forest City, mengingatkan agar Malaysia tidak mengulangi insiden Nas Daily pada Oktober 2025, ketika vlogger Israel Nuseir Yassin membuat konten di Johor yang kemudian menuai kontroversi.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi teknologi dan digital nomad—seperti melalui program visa digital nomad atau pembangunan ekosistem startup—insiden serupa bisa terjadi jika regulasi imigrasi dan kebijakan luar negeri tidak selaras. Malaysia yang vokal mendukung Palestina harus menghadapi dilema: antara menjaga prinsip politik luar negeri dan mempertahankan daya tarik investasi global. Srinivasan bahkan mengancam akan membawa serta eksekutif dan investor perusahaan teknologi besar yang sebelumnya ia ajak ke Forest City.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah Malaysia mampu merumuskan kebijakan yang tegas namun tetap ramah investasi? Atau justru akan kehilangan peluang menjadi pusat teknologi regional karena kasus ini? Srinivasan sendiri masih membuka pintu dialog, dengan syarat ada jaminan bahwa tuduhan serupa tidak akan terulang. Namun, tanpa kepastian hukum yang jelas, modal besar bisa saja mengalir ke negara tetangga yang lebih stabil secara politik dan regulasi.