Investasi Teknologi di Malaysia Terancam: Network School Tahan Ekspansi Rp1,6 Triliun

Network School, komunitas teknologi internasional yang berbasis di Forest City, Johor, memutuskan menunda rencana ekspansi senilai RM500 juta atau setara Rp1,6 triliun. Keputusan ini diambil setelah serangkaian insiden pemeriksaan imigrasi oleh otoritas Malaysia yang dinilai merusak reputasi perusahaan. Pendiri sekaligus CEO Network School, Balaji Srinivasan, menyatakan pihaknya tidak akan melanjutkan investasi tanpa jaminan bahwa kontroversi serupa tidak akan terulang.

Dalam unggahan di platform X, Srinivasan mengungkapkan bahwa Network School telah menginvestasikan lebih dari RM100 juta di kampus Forest City tanpa bantuan dana pemerintah. Investasi itu menyerap puluhan tenaga kerja lokal dan mendukung startup teknologi setempat. Rencana ekspansi yang ditunda mencakup pengembangan komunitas lebih besar dan peluncuran beasiswa global bersama CEO Replit, Amjad Masad.

Kontroversi bermula dari laporan akun anonim di media sosial yang menuding Network School menampung imigran ilegal. Tuduhan itu muncul menjelang pemilihan negara bagian Johor. Pada 14 Juli, otoritas Malaysia menggeledah kampus dan memeriksa ratusan paspor dari 40 negara, termasuk pemegang paspor ganda. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 266 warga asing di kampus memiliki dokumen imigrasi yang sah. Meski demikian, Srinivasan menilai insiden ini telah mencoreng reputasi perusahaannya di mata investor global.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 15 Juli menegaskan bahwa Malaysia tidak akan berkompromi dengan kebijakan penolakan masuk warga Israel. Ia menyatakan siapa pun yang terbukti memiliki kewarganegaraan Israel akan dideportasi. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi bahwa pemeriksaan imigrasi di Forest City terkait dengan keberadaan warga Israel di kampus, meskipun Network School membantah tuduhan tersebut.

Srinivasan mengungkapkan bahwa Network School memilih Malaysia pada Oktober 2024 karena kebijakan pro-teknologi seperti inisiatif KL20, program visa digital nomad dan investor, serta Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura. Namun, insiden ini membuat pihaknya mempertimbangkan kembali komitmen jangka panjang. Ia menegaskan bahwa rencana investasi rekan-rekannya dari perusahaan teknologi global juga ikut tertahan.

Untuk memulihkan kepercayaan, Srinivasan mengusulkan nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Malaysia yang akan menegaskan kepatuhan Network School terhadap hukum setempat dan kedaulatan negara. Ia meminta pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. “Kami tidak meminta uang—hanya pertemuan untuk memulihkan kepercayaan pada Malaysia sebagai yurisdiksi yang layak investasi,” tulisnya.

Jika permintaan itu tidak direspons, Srinivasan mengancam akan mengalihkan investasi ke negara lain. “Jika Malaysia tidak menginginkan investasi kami, atau investasi kolega kami dari dana miliaran dolar dan perusahaan triliunan dolar, kami akan menghormati keputusan tersebut dan mengalokasikan ulang modal ke negara lain,” ujarnya.

Kasus ini menjadi ujian bagi ambisi Malaysia menjadi pusat teknologi global. Di tengah persaingan dengan Singapura, Vietnam, dan Thailand, insiden seperti ini bisa mengikis kepercayaan investor asing. Pertanyaannya, apakah pemerintah Malaysia mampu menyeimbangkan penegakan hukum dengan iklim investasi yang kondusif?