Revitalisasi Sekolah Nasional: Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah menargetkan revitalisasi seluruh sekolah di Indonesia secara bertahap hingga 2028, dengan prioritas pada daerah bencana, kawasan 3T, dan sekolah rusak berat.
- Program ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat empat pilar transformasi: kualitas guru, regulasi, budaya sekolah, dan sarana pembelajaran modern.
- Digitalisasi sekolah dipercepat melalui pengadaan panel interaktif, pelatihan guru, dan akses internet, yang terbukti meningkatkan semangat belajar siswa di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia menjalani revitalisasi bertahap hingga 2028, sebuah agenda ambisius yang tidak sekadar merenovasi gedung, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini menjadi salah satu pilar strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul menjelang Indonesia Emas 2045.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa revitalisasi merupakan investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja negara yang habis dalam satu tahun anggaran. Menurutnya, dampak nyata dari program ini baru akan terasa dalam satu hingga dua dekade mendatang. “Apa yang kita tanam hari ini akan dipanen pada 2045,” ujarnya dalam Forum Merdeka Barat 9, Selasa (7/7).
Prioritas pembangunan diberikan kepada sekolah di wilayah terdampak bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta institusi dengan tingkat kerusakan berat. Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa penundaan penanganan hanya akan memperpanjang dampak negatif terhadap mutu pendidikan, sebagaimana pengalaman learning loss selama pandemi Covid-19.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah memperkuat empat fondasi transformasi pendidikan: peningkatan kualitas guru (pedagogical infrastructure), penyempurnaan regulasi (legal infrastructure), pembangunan budaya sekolah positif (cultural infrastructure), serta penyediaan sarana pembelajaran modern. Digitalisasi sekolah menjadi salah satu fokus utama melalui pengadaan Interactive Flat Panel (IFP), pelatihan guru, penyediaan akses internet, dan bantuan laptop. Di daerah tanpa listrik, pemerintah menyiapkan panel tenaga surya.
Hasil monitoring di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nias Utara menunjukkan peningkatan semangat belajar siswa dan kualitas pembelajaran berkat pemanfaatan teknologi. Pemerintah juga memperkuat pendidikan anak usia dini melalui target satu taman kanak-kanak di setiap desa, program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru PAUD, serta perluasan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi pendekatan pemerintah yang menjadikan revitalisasi sebagai investasi jangka panjang. Ia menekankan bahwa pembangunan fisik harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar dampaknya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran. “Revitalisasi bukan hanya mempercantik sekolah, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik,” ujarnya. Unifah juga menyoroti pentingnya pendampingan kepala sekolah dan pelatihan digital, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan coding, untuk menjamin transformasi berkelanjutan.
Untuk memastikan akuntabilitas, Kemendikdasmen menerapkan prinsip good governance dengan pendampingan konsultan, pengawasan Inspektorat Jenderal, serta monitoring bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Abdul Mu'ti mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga hasil revitalisasi. “Mari kita rawat sekolah yang sudah direvitalisasi. Jangan ada penyalahgunaan anggaran dan jangan ada penyelewengan,” tuturnya.
Ke depan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang direnovasi, tetapi dari sejauh mana revitalisasi mampu menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan merata. Pertanyaan besarnya: akankah sinergi antara pemerintah, guru, dan masyarakat cukup kuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045?
