530 Rohingya Hilang di Laut: Bisu di Tengah Perang dan Ketiadaan Harapan

Nasib lebih dari 500 pengungsi Rohingya yang meninggalkan Myanmar pada akhir Juni lalu masih menjadi misteri setelah hampir tiga pekan tak ada kabar. Dua kapal yang membawa sekitar 530 orang itu berlayar dari Desa Sin Tet Maw, wilayah yang dikuasai kelompok Arakan Army, dan sejak saat itu lenyap tanpa jejak. Musim barat daya yang sedang puncaknya membuat perairan Teluk Benggala sangat ganas, dan kapal-kapal tua yang digunakan—biasanya kapal pukat bekas—nyaris tidak layak laut.

Chris Lewa, Direktur Arakan Project yang memantau kondisi Rohingya, meyakini kedua kapal telah tenggelam. Ia menduga satu kapal karam beberapa jam setelah berlayar, sementara kapal lainnya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya tak mampu melawan ombak. Petunjuk mengerikan mulai muncul: satu jenazah perempuan ditemukan terdampar di Bangladesh, sementara nelayan di perairan delta Irrawaddy dan pesisir Mon menemukan beberapa mayat sembilan hari setelah keberangkatan. Namun, tanpa saksi mata atau sinyal darurat, kepastian jumlah korban mungkin tak akan pernah terungkap.

Eksodus besar-besaran ini bukanlah fenomena baru, tetapi intensitasnya meningkat drastis. Lewa memperkirakan sejak September tahun lalu, sekitar 10.000 orang telah nekat melaut—angka tertinggi dalam beberapa tahun. Pendorong utamanya adalah situasi tanpa harapan di Rakhine dan kamp-kamp di Bangladesh. Di Rakhine, perang antara junta militer dan Arakan Army telah memutus akses darat dan telekomunikasi. Warga Rohingya terjepit: di satu sisi dipaksa menjadi tentara oleh junta, di sisi lain mengalami pelanggaran HAM dari kelompok etnis Rakhine. Sementara itu, lebih dari satu juta Rohingya di kamp Bangladesh hidup dalam kondisi penuh sesak dengan bantuan yang menipis, tanpa pekerjaan, dan dilarang keluar.

Jaringan penyelundup manusia memanfaatkan keputusasaan ini. Modus operandi mereka terus berevolusi. Setelah Thailand menutup rute darat pada 2015 pasca-penemuan kuburan massal, para penyelundup kini menggunakan kapal induk yang dilengkapi telepon satelit. Kapal-kapal itu menjemput penumpang di lepas pantai Rakhine atau Teknaf (Bangladesh), lalu berkoordinasi dengan tim di Thailand atau Indonesia untuk meminta nelayan lokal mengantar pengungsi ke pantai selatan Thailand atau timur Sumatra. Dari sana, setelah pelunasan biaya—yang bisa mencapai USD 4.000—para pengungsi diangkut secara diam-diam ke Malaysia.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar berita jauh. Pada 2015, nelayan Aceh sempat menyambut kedatangan Rohingya sebagai sesama Muslim yang tertindas. Namun, sambutan itu kini berubah. Kampanye media sosial yang bermusuhan dan penolakan dari komunitas lokal membuat Indonesia bukan lagi tempat persinggahan yang aman. Malaysia pun tak kurang keras: angkatan lautnya kerap memutar balik kapal pengungsi ke laut lepas. Thailand, yang kembali menjadi jalur transit utama, juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuka pintu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan pembentukan jalur aman bagi Rohingya, tetapi seruan itu tak lebih dari gema di ruang hampa. Tidak ada satu pun negara di kawasan yang bersedia menerima mereka secara permanen. Sementara itu, perang di Rakhine terus berlangsung, dan kamp-kamp di Bangladesh semakin tak tertahankan. Pertanyaannya, berapa banyak lagi kapal yang akan hilang sebelum dunia benar-benar bergerak?