Nasionalisasi British Steel Memicu Ketegangan Baru antara Inggris dan China

Keputusan pemerintah Inggris menasionalisasi British Steel memicu reaksi keras dari China. Kementerian Perdagangan China menyatakan "sangat tidak puas" dan menilai langkah tersebut melanggar hak-hak sah Jingye Group, pemilik perusahaan baja yang berbasis di Scunthorpe itu.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Jumat, Beijing menuduh Inggris menggunakan dalih keamanan nasional untuk mengambil alih paksa perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Inggris. "Mereka mengabaikan kontribusi Jingye dan justru merampas kendali perusahaan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Nasionalisasi ini terjadi setelah Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengambil alih industri baja jika memenuhi kepentingan publik. Langkah itu diambil untuk melindungi ribuan lapangan kerja dan menjaga kapasitas produksi baja yang dianggap vital bagi Inggris.

Namun, keputusan ini berpotensi memperburuk hubungan London-Beijing di saat yang sensitif. Andy Burnham dijadwalkan menjadi perdana menteri pada Senin mendatang, dan ia harus menyeimbangkan tekanan dari China dengan manfaat ekonomi dari kerja sama dengan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu.

Jingye Group, yang sebelumnya mengakui bisnis British Steel merugi £700.000 per hari, kini menuntut kompensasi. Pemerintah Inggris sendiri menanggung biaya operasional sekitar £1,3 juta per hari, menurut laporan National Audit Office Maret lalu. Menteri Bisnis Peter Kyle mengatakan pemerintah akan menutup biaya tersebut "untuk waktu dekat".

Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pengingat pentingnya kejelasan regulasi investasi asing. Dengan meningkatnya investasi China di sektor sumber daya alam dan infrastruktur Indonesia, kasus British Steel menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sepihak dapat mengancam kepastian bisnis. Pemerintah Indonesia perlu memastikan perjanjian investasi bilateral yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.

Para analis menilai bahwa langkah Inggris ini merupakan ujian bagi komitmen negara-negara Barat terhadap aturan investasi global. Jika China memutuskan untuk membalas, bukan tidak mungkin investasi China di Inggris dan Eropa akan terhambat. Di sisi lain, Inggris harus segera mencari solusi jangka panjang untuk British Steel, karena mempertahankan perusahaan dalam status nasionalisasi bukanlah opsi yang berkelanjutan secara fiskal.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah pemerintahan baru Inggris mampu menenangkan Beijing tanpa mengorbankan kepentingan industrinya sendiri? Atau justru sebaliknya, ketegangan ini akan memicu perang dagang baru antara dua kekuatan ekonomi besar?