Skandal Pencucian Uang Rp 47 Triliun: Pengacara Diduga Palsukan Dokumen Klien

Pengacara senior Julia Chan I-Fei (61) resmi didakwa terlibat konspirasi pemalsuan dokumen terkait pembelian unit apartemen mewah di South Beach Residences, Singapura, Kamis (16/7). Properti tersebut dibeli oleh istri Su Yongcan, buronan kasus pencucian uang senilai S$3 miliar (sekitar Rp 47 triliun) yang masih dalam pengejaran otoritas setempat.

Chan yang menjabat sebagai pengacara pengalihan hak (conveyancing lawyer) untuk transaksi itu diduga bekerja sama dengan seorang pegawai firma hukum lain untuk memalsukan formulir know-your-client (KYC) pada Desember 2023. Formulir KYC merupakan instrumen wajib yang digunakan pengacara untuk mengidentifikasi klien berisiko tinggi dan mencegah aliran dana haram. Pemalsuan dokumen ini menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset ilegal melalui pembelian properti mewah.

Direktur Departemen Urusan Komersial Kepolisian Singapura, Peggy Pao, menegaskan bahwa negaranya memandang serius upaya pencucian uang melalui sistem keuangan. “Mereka yang membantu klien menghindari proses uji tuntas atau memalsukan dokumen harus ditindak tegas sesuai hukum,” ujarnya. Pernyataan ini menekankan komitmen Singapura sebagai pusat keuangan global untuk menjaga integritas sistemnya.

Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang peran pengacara dalam rantai pencucian uang. Di Indonesia, praktik serupa juga menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Modus pemalsuan dokumen KYC oleh notaris atau pengacara kerap ditemukan dalam kasus kepemilikan properti fiktif oleh pejabat atau pengusaha. “Ini mengingatkan kita bahwa profesi hukum bisa menjadi celah jika pengawasan tidak diperketat,” kata seorang analis kepatuhan yang enggan disebut namanya.

Chan sendiri menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 468 KUHP Singapura tentang konspirasi pemalsuan. Jika terbukti, ia terancam hukuman penjara maksimal empat tahun, denda, atau keduanya. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Kasus ini juga menyoroti keterkaitan jaringan internasional dalam skandal tersebut, mengingat Su Yongcan diduga memiliki koneksi bisnis dengan sejumlah pengusaha Indonesia.

Ke depan, pengawasan terhadap profesi hukum di kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan semakin ketat. Pertanyaan besarnya: apakah regulator Indonesia akan mengikuti langkah Singapura dengan memperkuat sanksi bagi notaris dan pengacara yang terlibat pemalsuan dokumen KYC? Atau justru celah ini akan terus dimanfaatkan untuk menyembunyikan kekayaan haram?