Pengadilan Delhi Perintahkan Pemantauan Kesehatan Aktivis yang Mogok Makan 19 Hari

Pengadilan Tinggi Delhi memerintahkan otoritas untuk memantau kondisi kesehatan seorang aktivis yang telah menjalani mogok makan selama 19 hari di pusat kota Delhi, serta melakukan intervensi medis jika kondisinya memburuk. Ini merupakan pertama kalinya pengadilan turun tangan dalam aksi protes tersebut, menyusul kekhawatiran yang meningkat di kalangan pendukung aktivis Sonam Wangchuk.

Wangchuk, 59 tahun, memulai aksi mogok makan sebagai bentuk solidaritas terhadap Partai Cockroach Janta (CJP), sebuah kelompok pemuda yang menggelar duduk di tempat menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur. Tuntutan ini dipicu oleh bocornya soal ujian yang berdampak pada jutaan siswa di seluruh India. Menurut dokter yang merawatnya, Wangchuk telah kehilangan lebih dari 9 kilogram sejak memulai aksinya, namun tetap dalam kondisi sadar secara mental.

Kelompok penyelenggara aksi terus meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, yang mereka tuduh mengabaikan tuntutan pengunduran diri Menteri Pendidikan. “Tidak ada respons sama sekali dari pemerintah. Mereka membiarkan Sonam Wangchuk mati,” ujar Abhijeet Dipke, mahasiswa Boston University dan pendiri CJP, seperti dikutip dari kantor berita ANI.

Keputusan pengadilan ini muncul setelah adanya petisi yang meminta otoritas untuk memberi makan paksa kepada Wangchuk sebelum kondisinya semakin parah. Majelis hakim yang terdiri dari dua orang memerintahkan pejabat untuk bertindak berdasarkan pendapat medis. Langkah ini diambil hanya beberapa hari menjelang pawai ke parlemen yang direncanakan oleh CJP pada 20 Juli, yang akan dimulai dari lokasi mogok makan untuk mendesak pengunduran diri Pradhan dan reformasi sistem ujian.

Kasus ini menyoroti ketegangan antara aktivis mahasiswa dan pemerintah India, terutama terkait isu kebocoran soal ujian yang telah memicu kemarahan publik. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan ujian nasional yang melibatkan jutaan peserta. Meskipun Indonesia belum mengalami kasus serupa, potensi dampak kebocoran soal ujian terhadap kepercayaan publik dan masa depan siswa tidak bisa diabaikan.

Ke depan, langkah pengadilan ini dapat menjadi preseden bagi penanganan aksi protes serupa di India. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tekanan publik dan intervensi hukum akan cukup untuk mendorong perubahan kebijakan, atau justru memperdalam polarisasi antara pemerintah dan aktivis. Sementara itu, kondisi kesehatan Wangchuk tetap menjadi perhatian utama, dengan para pendukung berharap agar pemerintah segera merespons tuntutan mereka sebelum aksi mogok makan berujung fatal.