SPP SMA/SMK di Jawa Barat Kembali Digodok: Hanya untuk Siswa Mampu, Gratis Tetap Jalan
Baca dalam 60 detik
- Pemprov Jabar dan DPRD membahas reaktivasi SPP bagi siswa Desil 6–10 untuk menutup defisit biaya operasional sekolah.
- Anggaran pendidikan saat ini hanya mencakup 40% dari kebutuhan ideal Rp4,5 juta per siswa per tahun, menurut DPRD.
- Gubernur Dedi Mulyadi menolak wacana tersebut sebelum pengelolaan dana BOS dioptimalkan di seluruh sekolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD kembali menghidupkan wacana pemungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk siswa SMA dan SMK negeri, meski hanya menyasar keluarga mampu. Langkah ini digodok dalam rapat kerja Panitia Khusus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan pekan ini sebagai jawaban atas defisit anggaran operasional sekolah yang dinilai menghambat peningkatan mutu pembelajaran.
Skema yang mengemuka tidak akan membebani seluruh siswa. Hanya mereka yang masuk kategori ekonomi Desil 6 hingga Desil 10—kelompok mampu—yang diminta membayar iuran bulanan. Sementara siswa dari Desil 1 sampai Desil 5, yang tergolong miskin dan rentan miskin, tetap menikmati pendidikan gratis. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. "Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa," ujarnya usai rapat di Gedung DPRD, Selasa (14/7).
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjadi salah satu penggagas utama. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal per siswa mencapai Rp4,5 juta per tahun, namun pemerintah baru mampu menutup 40 persennya. Kekurangan ini, menurutnya, berdampak langsung pada kualitas guru, sarana prasarana, dan pengembangan bakat siswa. "Kalau reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran lebih baik," kata Yomanius, Rabu (15/7). Ia menambahkan bahwa dana tambahan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memperbaiki fasilitas sekolah.
Yomanius juga menyoroti rendahnya daya saing lulusan SMA Jawa Barat. Ia membandingkan kualitas lulusan SMA di Indonesia setara dengan lulusan SMP di Filipina, dan kesulitan menembus perguruan tinggi ternama nasional maupun dunia. Menurutnya, reaktivasi SPP bisa menjadi solusi untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengambil sikap berseberangan. Ia menilai belum saatnya memungut SPP sebelum setiap sekolah mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal. "Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, opininya beda lagi, gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujar KDM, Rabu kemarin. Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Depok yang berhasil mengelola dana BOS dengan rapi, sementara sekolah lain masih berantakan meski menerima dana serupa.
KDM menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memastikan manajemen sekolah efektif sebelum menambah beban orang tua. Jika masih ada kekurangan, terutama sarana dan prasarana, Pemprov Jabar siap turun tangan melalui anggaran provinsi. Pertanyaannya, akankah peningkatan mutu pendidikan bisa dicapai tanpa tambahan dana dari masyarakat? Atau justru optimalisasi BOS menjadi kunci sebelum langkah kontroversial ini diambil?
