Krisis Iklim Perparah Ancaman TBC di Asia, Indonesia Jadi Sorotan

Krisis iklim mengancam pencapaian target eliminasi tuberkulosis (TBC) di Asia, terutama di negara-negara dengan beban tinggi seperti Indonesia. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dapat mempercepat penularan dan mempersulit upaya deteksi serta pengobatan penyakit menular tersebut.

Secara global, TBC menginfeksi sedikitnya 10,7 juta orang dan merenggut 1,23 juta jiwa pada 2024. Asia menanggung beban terbesar, dengan India menyumbang 25 persen kasus dan Indonesia di posisi kedua dengan 10 persen. Namun, angka-angka itu bisa membengkak jika dampak perubahan iklim tidak segera diantisipasi.

Spesialis penyakit menular asal India, Subramanian Swaminathan, menilai kondisi lingkungan yang memburuk akibat krisis iklim—seperti kepadatan hunian, ventilasi buruk, dan kerawanan pangan—menjadi faktor pemacu penularan. “Dengan kepadatan penduduk, urbanisasi, dan kerumunan massa, penularan menjadi sangat cepat,” ujarnya dalam simposium di Bangkok, 9 Juli lalu. Ia juga menyoroti ketergantungan warga kota padat pada pendingin udara yang justru mengurangi sirkulasi udara, meningkatkan risiko infeksi.

Meski bukti langsung yang menghubungkan perubahan iklim dengan TBC masih terbatas, Swaminathan mengingatkan bahwa waktu untuk meneliti hubungan itu tidak banyak. “Kekhawatiran saya, kita tidak punya cukup waktu untuk mencari tahu sebelum masalah ini menjadi signifikan,” katanya.

Di Pakistan, banjir akibat perubahan iklim telah mengganggu layanan TBC. Epidemiolog Razia Kaniz Fatima menuturkan bahwa pihak berwenang terpaksa menggunakan jasa kurir untuk mengirim obat dan sampel diagnostik. Ia menekankan perlunya strategi khusus bagi negara-negara rawan bencana agar layanan tetap berjalan saat darurat.

Indonesia sendiri masih bergulat dengan rendahnya angka deteksi. Dari sekitar satu juta kasus per tahun, jumlah terbanyak yang berhasil ditemukan adalah 885.000 kasus pada 2024. Artinya, masih ada sekitar 150.000 pasien yang tidak terdiagnosis. “Mereka masih berada di komunitas, batuk, dan terus menularkan penyakit,” kata dokter spesialis paru Erlina Burhan dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Ia menegaskan bahwa menemukan setiap kasus bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Karena biaya skrining massal tinggi, Erlina mendorong prioritas pada kelompok berisiko tinggi: kontak serumah pasien TBC, anak di bawah lima tahun, dan penghuni tempat padat seperti penjara. Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan berobat, karena banyak pasien putus di tengah jalan akibat kendala biaya, stigma, dan akses terbatas. Pengobatan tidak tuntas meningkatkan risiko TBC resisten obat dan penularan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mulai mengubah strategi pengendalian TBC tahun ini. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyatakan bahwa fokus yang semula hanya pada pengobatan pasien kini beralih ke penelusuran kontak untuk menemukan kasus yang tidak terdiagnosis. Kementerian Kesehatan berencana mengintegrasikan skrining TBC ke dalam program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Uji coba telah dimulai di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Tujuannya tidak hanya mendeteksi TBC aktif, tetapi juga TBC laten pada kontak berisiko tinggi agar mereka mendapat pengobatan pencegahan,” ujar Benjamin.

Langkah ini menjadi kunci jika Indonesia ingin mencapai target eliminasi 2030. Namun, dengan ancaman krisis iklim yang kian nyata, mampukah sistem kesehatan beradaptasi sebelum penularan semakin tak terkendali?