Yield Obligasi Jepang Mendekati 3%, BOJ Terdesak Politik untuk Perbanyak Pembelian

Bank of Japan (BOJ) berpotensi menghadapi desakan politik untuk menggenjot pembelian obligasi jika imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun menembus level kritis 3%, mengancam strategi fiskal Perdana Menteri Sanae Takaichi. Peringatan ini disampaikan mantan anggota dewan gubernur BOJ, Seiji Adachi, dalam wawancara dengan Reuters pada Rabu (16/7).

Menurut Adachi, pemerintahan Takaichi bertumpu pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan melampaui suku bunga jangka panjang, sehingga utang negara yang besar tetap terkendali tanpa mengorbankan kesehatan fiskal. Namun, jika yield 10 tahun melampaui 3% di tengah inflasi 2% dan pertumbuhan riil hanya sekitar 1%, fondasi kebijakan belanja pemerintah akan goyah. "Jika yield 10 tahun naik di atas 3%, itu akan meragukan keberlanjutan fiskal Jepang," ujar Adachi, yang masih menjalin kontak dengan para pembuat kebijakan saat ini dan sejumlah penasihat ekonomi Takaichi.

Kekhawatiran pasar dipicu oleh rancangan cetak biru ekonomi Takaichi yang dinilai melonggarkan komitmen disiplin fiskal. Adachi menekankan bahwa kenaikan yield saat ini tidak semata-mata mencerminkan kondisi fiskal terkini, melainkan kekhawatiran investor terhadap prospek disiplin fiskal di masa depan. "Rasio utang terhadap PDB Jepang mungkin sedang menurun, tetapi yang mendorong yield naik adalah kekhawatiran apakah negara akan melindungi disiplin fiskal ke depan," jelasnya.

Sejak 2024, BOJ telah memperlambat pembelian obligasi sebagai bagian dari upaya mengecilkan neraca keuangannya yang membengkak akibat stimulus moneter besar-besaran selama satu dekade. Bulan lalu, bank sentral memutuskan untuk menjeda pengurangan pembelian obligasi (taper) mulai tahun fiskal depan dan menegaskan kesiapannya melakukan operasi pembelian darurat jika terjadi lonjakan tajam yield jangka panjang. Meskipun BOJ telah meninggalkan kebijakan yield curve control (YCC) dan tidak lagi menganggap pembelian obligasi sebagai alat kebijakan moneter, intervensi darurat semacam itu berpotensi mempersulit upaya normalisasi kebijakan peninggalan Gubernur Haruhiko Kuroda.

Adachi memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga jangka pendek ke 1,25% antara Oktober tahun ini hingga Januari tahun depan, level yang dianggap netral bagi perekonomian. Setelah mencapai level tersebut, arah kebijakan selanjutnya akan ditentukan oleh risiko inflasi. "Tujuan kenaikan suku bunga akan berubah dari menyesuaikan tingkat dukungan moneter menjadi memerangi inflasi," katanya. Ia menambahkan bahwa tergantung pada pergerakan harga minyak mentah terkait situasi Timur Tengah, BOJ dapat menaikkan suku bunga hingga 1,5% atau 1,75% pada tahun depan.

Bagi Indonesia, perkembangan di Jepang memiliki implikasi penting. Sebagai salah satu mitra dagang utama dan sumber investasi di Asia, kenaikan suku bunga BOJ dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, jika BOJ terpaksa melakukan intervensi besar-besaran di pasar obligasi, hal itu dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia perlu mencermati langkah BOJ dalam merespons tekanan politik dan pasar, karena keputusan bank sentral Jepang akan turut menentukan arah kebijakan moneter regional.

Pertanyaan kritis yang kini mengemuka: mampukah BOJ menjaga independensinya di tengah desakan politik, atau justru akan kembali ke jalur intervensi yang menghambat normalisasi kebijakan? Jawabannya tidak hanya menentukan arah ekonomi Jepang, tetapi juga stabilitas pasar keuangan Asia.