AS Terapkan Tarif 25% untuk Impor Brasil, Produk Daging Sapi hingga Kopi Dikecualikan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS mengumumkan tarif 25% untuk berbagai produk Brasil mulai 22 Juli 2025, setelah investigasi setahun atas praktik perdagangan Brasil.
- Beberapa komoditas seperti daging sapi, kopi, dan komponen pesawat terbang dikecualikan dari tarif baru tersebut.
- Langkah ini berpotensi memicu ketegangan dagang baru dan berdampak pada rantai pasok global, termasuk Indonesia yang mungkin terkena imbas kebijakan serupa.

Washington, DC — Amerika Serikat secara resmi memberlakukan bea masuk baru sebesar 25% untuk sejumlah produk impor asal Brasil, sebuah langkah yang diambil setelah penyelidikan selama satu tahun terhadap kebijakan perdagangan negara Amerika Latin tersebut. Tarif ini dijadwalkan mulai berlaku pada 22 Juli 2025, menurut seorang pejabat senior AS yang berbicara kepada wartawan pada Rabu (15/7).
Keputusan ini diumumkan oleh Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer, yang dalam pernyataannya menyebut bahwa praktik perdagangan Brasil yang tidak adil telah menghalangi akses pekerja dan produsen AS ke pasar yang penting. “Kami tetap terbuka untuk melanjutkan negosiasi dengan Brasil guna membawa perubahan yang sudah lama diperlukan atas masalah yang diidentifikasi dalam penyelidikan ini,” ujar Greer. Investigasi sebelumnya menyimpulkan bahwa sejumlah praktik Brasil bersifat tidak wajar atau diskriminatif dan membebani perdagangan AS.
Meski tarif baru ini mencakup banyak produk, beberapa komoditas utama justru dikecualikan. Daftar pengecualian meliputi daging sapi, kopi, dan komponen pesawat tertentu, serta barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri AS. Langkah ini tampaknya disengaja untuk mengurangi dampak langsung terhadap konsumen AS dan sektor-sektor yang bergantung pada pasokan Brasil.
Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS, wewenang yang sama yang digunakan pemerintahan Trump untuk meluncurkan penyelidikan terhadap puluhan mitra dagang lainnya terkait dugaan praktik kerja paksa. Seorang pejabat senior AS mengkritik kebijakan digital Brasil dan persaingan tidak sehat yang terkait dengan sistem pembayaran elektronik milik negara, PIX. Namun, pejabat itu menolak tuduhan bahwa penyelidikan Pasal 301 digunakan untuk tujuan politik.
Pemerintahan Trump menyatakan tidak mengantisipasi adanya aksi balasan dari Brasil, namun memperingatkan bahwa jika terjadi perlawanan, AS akan mengambil tindakan balasan lebih lanjut. Meski demikian, pejabat AS mengakui telah terjadi pembicaraan konstruktif dengan pihak Brasil baru-baru ini, dan pintu negosiasi masih terbuka. Washington juga menginginkan akses terhadap perlakuan tarif preferensial yang diberikan Brasil kepada mitra seperti Meksiko dan India.
Kebijakan ini juga memiliki dimensi politik domestik Brasil. Dalam sidang dengar pendapat publik di kantor USTR bulan ini, calon presiden Brasil dari kubu konservatif, Flavio Bolsonaro—putra sulung mantan presiden Jair Bolsonaro—mendesak AS untuk tidak memberlakukan tarif baru. Ia berargumen bahwa bea masuk tersebut justru akan menguntungkan lawan politiknya, Presiden petahana Luiz Inacio Lula da Silva, yang akan menjadi rivalnya dalam pemilu Oktober mendatang. Tahun lalu, AS sempat memberlakukan tarif tajam terhadap Brasil terkait persidangan kudeta terhadap Jair Bolsonaro, yang kini menjalani hukuman 27 tahun penjara. Sebagian besar tarif itu kemudian dicabut setelah negosiasi, yang dianggap sebagai kemenangan bagi Lula.
Bagi Indonesia, langkah AS ini menjadi sinyal bahwa era proteksionisme masih dominan di bawah pemerintahan Trump. Penggunaan Pasal 301 yang agresif dapat berimbas pada produk ekspor Indonesia ke AS, terutama jika Washington meluncurkan penyelidikan serupa terhadap praktik perdagangan Indonesia. Selain itu, ketegangan dagang AS-Brasil berpotensi mengganggu rantai pasok komoditas global, termasuk kopi dan daging sapi, yang bisa mempengaruhi harga di pasar Indonesia. Pelaku usaha dan pemerintah perlu mencermati perkembangan ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasar dan antisipasi kebijakan perdagangan AS ke depan.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Brasil akan mengambil langkah retaliasi atau justru memilih jalur negosiasi untuk meredakan ketegangan. Dengan pemilu Brasil yang semakin dekat, tekanan politik domestik bisa mempengaruhi sikap kedua kandidat utama. Sementara itu, AS tampaknya tidak akan mengendurkan tekanan, dan penggunaan Pasal 301 bisa menjadi senjata andalan untuk menekan mitra dagang lainnya, termasuk di kawasan Asia Tenggara.



