JPO Tendean Runtuh Ditabrak Truk Crane, Kerugian Tembus Miliaran Rupiah
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI memperkirakan kerugian material akibat tabrakan truk crane dengan JPO Tendean mencapai miliaran rupiah, dengan biaya pasti masih menunggu kajian teknis.
- Pembangunan ulang JPO akan menggunakan APBD sebagai sumber utama, namun Pemprov juga membuka opsi CSR dan menagih pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk.
- Desain JPO baru direncanakan lebih aman dengan penambahan pengaman tinggi muatan untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kerugian material akibat robohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, setelah ditabrak truk pengangkut crane mencapai miliaran rupiah. Angka pasti masih menunggu hasil perencanaan teknis yang tengah disusun Dinas Bina Marga.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa biaya pembangunan ulang JPO akan bergantung pada desain, spesifikasi, dan hasil kajian. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerugian dari kerusakan infrastruktur ini sudah diperkirakan sangat besar. Proses pembangunan ulang akan diprioritaskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun Pemprov juga membuka peluang pendanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan pemilik truk.
Kecelakaan terjadi pada Selasa (14/7) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Truk crane yang melaju dari arah Bogor menuju Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru menabrak JPO hingga struktur jembatan miring dan nyaris roboh. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami rekayasa dan kemacetan parah sebelum akhirnya normal kembali pada malam harinya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir truk bernama Andre (28) mengaku bahwa ia tengah fokus melihat aplikasi peta daring (maps) saat kejadian. Ia mengaku baru pertama kali melintasi Jalan Tendean dan tidak mengetahui kondisi jalan tersebut. Kecelakaan ini menyoroti pentingnya kesadaran pengemudi kendaraan besar terhadap batas tinggi muatan dan potensi bahaya di jalan raya.
Chico Hakim menambahkan bahwa Dinas Bina Marga sedang menyusun perencanaan teknis untuk JPO baru yang lebih kokoh dan ramah pejalan kaki. Salah satu fitur yang akan ditambahkan adalah pengamanan tinggi muatan, yang diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden serupa. Proses ini memerlukan waktu untuk memastikan hasil yang optimal.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penegakan hukum terhadap pihak yang lalai. Pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk menjadi salah satu prioritas, baik melalui jalur hukum maupun kontribusi dalam pembiayaan pembangunan ulang. Pertanyaan yang mengemuka: apakah langkah preventif seperti penambahan rambu dan sensor tinggi kendaraan di sekitar JPO akan segera direalisasikan untuk melindungi infrastruktur publik?
