Hanya Tiga Murid Baru di SDN Purwoyoso 01 Semarang: Alarm Demografi atau Daya Saing Sekolah Negeri?

Hanya tiga anak duduk di bangku kelas 1 SDN Purwoyoso 01, Semarang, saat tahun ajaran 2026/2027 dimulai. Angka itu menjadi simbol ironi di ibu kota Jawa Tengah: sekolah negeri dengan fasilitas lengkap justru kekurangan peminat, sementara sekolah swasta di sekitarnya kebanjiran pendaftar.

Kepala SDN Purwoyoso 01, Hajar Riatiani, mengungkapkan bahwa sekolahnya sebenarnya memiliki enam ruang kelas, laboratorium komputer mandiri, perpustakaan, ruang UKS, musala, halaman luas, serta smart TV bantuan pemerintah. Namun, jumlah siswa baru terus menurun—dari 11 murid pada tahun ajaran lalu menjadi hanya tiga tahun ini. Menurut Hajar, penyebab utamanya bukan fasilitas, melainkan kondisi demografi di sekitar sekolah yang berada di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan.

"Di sekitar sekolah ini sudah tidak ada perumahan yang produktif. Rata-rata penduduknya sudah lansia, tidak punya anak usia masuk SD," ujar Hajar. Ia menambahkan, banyak warga muda pindah ke daerah perbatasan seperti Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang menawarkan perumahan subsidi dengan harga lebih terjangkau dibandingkan Kota Semarang. Akibatnya, sekolah-sekolah di sekitar juga kekurangan siswa, sehingga tidak ada limpahan pendaftar ke SDN Purwoyoso 01.

Namun, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membantah bahwa penurunan jumlah murid semata-mata akibat perubahan demografi. "Pertumbuhan penduduk kita masih plus, bukan menuju nol. Memang ada wilayah tertentu yang kondisinya seperti itu, tapi secara umum jumlah anak usia SD masih ada," tegasnya. Agustina justru menduga fasilitas SD negeri yang kalah menarik dibandingkan sekolah swasta menjadi faktor utama. Ia mengutip hasil survei Dinas Pendidikan yang menunjukkan orang tua lebih memilih sekolah dengan fasilitas canggih, sementara sebagian besar SD negeri masih tertinggal.

Agustina mengakui bahwa selama ini anggaran pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan lebih banyak dialokasikan ke jenjang SMP. Akibatnya, banyak SD negeri yang sarana dan prasarananya ketinggalan dibandingkan sekolah swasta. "Makanya Kepala Dinas mengajukan supaya SD negeri dibuat sedemikian rupa supaya lebih bagus dan canggih seperti SD swasta," ucapnya. Usulan tersebut kini tengah dikaji oleh pemerintah kota.

Fenomena minimnya murid di SD negeri bukan hanya terjadi di Semarang. Di berbagai kota besar, sekolah negeri di kawasan suburban kerap menghadapi tantangan serupa: perubahan demografi, urbanisasi ke pinggiran, dan preferensi orang tua terhadap sekolah swasta yang dianggap lebih modern. Persoalan ini menjadi ujian bagi pemerataan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Apakah revitalisasi fasilitas SD negeri akan cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik, atau diperlukan kebijakan yang lebih mendasar terkait zonasi dan insentif bagi sekolah negeri?