Kashmir di Bawah Kendali: Sekolah Diperintahkan Saring Buku, Akademisi Bicara Sensor

Pemerintah Kashmir yang dikelola India mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh institusi pendidikan untuk memeriksa ulang koleksi buku dan materi ajar yang dianggap mengandung konten tidak pantas atau melanggar hukum. Langkah ini langsung memicu perdebatan sengit mengenai siapa yang berhak menentukan narasi sejarah di ruang kelas.

Instruksi yang dirilis pekan lalu itu mewajibkan sekolah, perguruan tinggi, universitas, hingga pusat bimbingan belajar untuk menyaring semua bahan cetak di lingkungan mereka—termasuk makalah penelitian dan tesis akademik—dari konten yang berpotensi melanggar sentimen keagamaan, hukum, nilai pendidikan, serta norma yang berlaku. Lembaga pendidikan juga diminta melaporkan buku yang dianggap bermasalah kepada otoritas setempat.

Pemerintah setempat menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi bacaan, melainkan menyingkirkan materi yang dinilai tidak akurat secara faktual atau ilegal, seperti konten yang mempromosikan, mengglorifikasi, melegitimasi, atau membenarkan terorisme, ekstremisme kekerasan, separatisme, radikalisasi, serta aktivitas yang merugikan keamanan negara. Namun, partai oposisi, akademisi, dan mahasiswa menilai langkah ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan upaya sistematis untuk menghapus sejarah kelam Kashmir.

Kashmir, wilayah yang diklaim penuh oleh India dan Pakistan namun hanya dikuasai sebagian oleh masing-masing, telah mengalami konflik selama puluhan tahun. Sejak akhir 1980-an, sisi yang dikuasai India menyaksikan pemberontakan separatis melawan kekuasaan Delhi, yang dituding India didukung Pakistan—tuduhan yang dibantah Islamabad. Setelah Delhi mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 2019 dan memberlakukan pemerintahan federal langsung, para kritikus mencatat penyempitan kebebasan sipil dan perluasan kendali negara, meskipun pemerintah daerah terpilih telah dipulihkan.

Instruksi ini muncul setelah protes keras dari Partai Bharatiya Janata (BJP)—yang berkuasa di tingkat nasional namun menjadi oposisi di Jammu dan Kashmir—terhadap dua buku di perpustakaan sekolah negeri yang dinilai mengglorifikasi pemimpin separatis dan mempromosikan sentimen anti-nasional. Kedua buku tersebut, yang merupakan profil tokoh-tokoh besar dari Jammu dan Kashmir dan telah ada di perpustakaan sejak 2023, ditarik setelah kontroversi. Polisi kemudian menangkap tiga orang yang terkait dengan penerbitannya, sementara pemerintah menangguhkan delapan pejabat dinas pendidikan.

Instruksi pekan lalu tidak memberikan definisi jelas tentang "materi yang tidak pantas". Dokumen hanya menyebutkan bahwa materi tersebut mencakup konten yang dapat melanggar sentimen keagamaan atau hukum, merugikan kepentingan nasional atau nilai pendidikan, dan bahwa buku harus mengikuti pedoman pendidikan "sesuai usia" India. Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Naseer Ahmad Wani mengatakan kepada BBC bahwa sebuah komite akan meninjau buku di sekolah dan perpustakaan, namun ia tidak merinci kriteria "materi yang tidak pantas".

Langkah ini bukan yang pertama. Tahun lalu, pemerintah melarang 25 buku, termasuk karya penulis pemenang Booker Prize Arundhati Roy dan cendekiawan A.G. Noorani, dengan alasan mempromosikan "narasi palsu dan separatisme". Larangan itu kini sedang digugat di pengadilan. Noor Mohammad Baba, seorang ilmuwan politik, mengatakan bahwa pembatasan seperti ini bertentangan dengan hak kebebasan berbicara dan berekspresi yang dijamin konstitusi India. Seorang guru studi Kashmir yang enggan disebut namanya menambahkan bahwa di wilayah di mana sejarah, pendidikan, dan identitas sangat diperebutkan, penyaringan buku menimbulkan "pertanyaan sah tentang kebebasan akademik dan peran negara dalam mendefinisikan narasi yang dapat diterima".

Beberapa pemimpin politik menuding instruksi ini merupakan bagian dari pola pengawasan yang lebih luas dan penumpasan perbedaan pendapat oleh pemerintah. Februari lalu, polisi menggerebek toko buku di Srinagar dan menyita ratusan buku dengan tuduhan mempromosikan ideologi organisasi Islam terlarang. Kritikus mengatakan banyak buku itu hanya mengeksplorasi konflik dan represi politik di wilayah tersebut. Altaf Bukhari, pemimpin partai regional Jammu and Kashmir Apni Party, berargumen bahwa pemerintah tidak bisa menghapus setiap buku sejarah dengan dalih melarang konten "anti-nasional". "Ini terlihat seperti konspirasi besar untuk merampas konten akademik kami," tuduhnya.

Pejabat pemerintah dan perwakilan BJP membantah tuduhan tersebut. Imran Nabi Dar, juru bicara partai berkuasa National Conference, mengatakan tujuannya bukan membatasi bacaan, melainkan menjaga konten kontroversial keluar dari ruang kelas. "Intinya, tidak boleh ada kontroversi yang tidak perlu muncul dari apa yang diajarkan di institusi pendidikan," ujarnya. Sementara itu, juru bicara BJP Sunil Sethi menegaskan bahwa orang tidak boleh diizinkan "mengglorifikasi separatis atas nama kebebasan akademik". "Perdamaian telah dipulihkan di wilayah ini dengan susah payah, dan kami tidak bisa membiarkan keadaan kembali kacau," katanya.

Ke depan, kebijakan ini berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara kelompok yang menginginkan kebebasan akademik dan mereka yang mengutamakan stabilitas keamanan. Akankah komite peninjau yang dijanjikan memberikan kejelasan, atau justru menjadi alat sensor baru yang memperdalam luka sejarah Kashmir?