GovTech Singapura PHK 93 Pegawai di Fase Awal Transformasi Model Operasi
Baca dalam 60 detik
- Badan Teknologi Pemerintah Singapura (GovTech) memberhentikan 93 pegawai sebagai bagian dari perombakan model kerja dari proyek satu kali menjadi kepemilikan produk berkelanjutan.
- Total sekitar 300 pekerja atau 7-9% dari 3.900 karyawan akan terdampak dalam dua tahun ke depan, dengan kompensasi di atas standar ketenagakerjaan Singapura.
- Transformasi ini bukan dipicu AI, melainkan kebutuhan mengelola sistem kritis seperti Singpass secara mandiri, dan GovTech berencana tetap merekrut tenaga ahli baru.
Pemerintah Singapura melalui GovTech memulai babak baru transformasi digital dengan merumahkan 93 pegawai pada fase pertama peralihan model operasi, sebuah langkah yang jarang terjadi di sektor publik Negeri Singa.
Badan yang berada di bawah Kementerian Digital Development and Information ini menargetkan pengurangan 7 hingga 9 persen dari total 3.900 tenaga kerja tetap dan kontrak dalam dua tahun ke depan. Perubahan ini menggeser pendekatan dari model pengiriman proyek satu kali (one-off project-delivery) menuju model kepemilikan produk berkelanjutan (continuous product-ownership).
Ketua GovTech, Chng Kai Fong, dalam surat kepada staf menegaskan bahwa langkah ini bukanlah pengurangan tenaga kerja berbasis kecerdasan buatan. "Ini bukan latihan efisiensi yang digerakkan AI. Perubahan ini sudah dimulai bertahun-tahun sebelum gelombang AI saat ini," tulisnya. Ia menambahkan bahwa GovTech sedang "mengubah bentuk, bukan mengecil" dan tetap membuka lowongan untuk insinyur perangkat lunak, manajer produk, desainer, spesialis data, serta profesional keamanan siber.
Fase pertama telah mencakup tim di GovTech dan enam instansi publik lainnya. Dari 305 pegawai yang terdampak, 102 di antaranya dipertahankan di posisi semula, sementara 110 lainnya akan menjalani pelatihan ulang melalui program magang penuh gaji. Dua fase berikutnya akan menyasar pegawai yang ditempatkan di badan pemerintah lain, dengan pengumuman lanjutan paling lambat November 2026.
Keputusan untuk tidak hanya mengandalkan pengurangan alami atau memperpanjang masa transisi diambil setelah mempertimbangkan risiko sistem yang semakin usang. "Setiap tahun penundaan membuat sistem kritis semakin tua dan melebarkan kesenjangan antara kebutuhan warga Singapura dengan kemampuan model kami saat ini," ujar Chng. Ia mencontohkan layanan seperti Singpass, Parents Gateway, dan voucher CDC yang membutuhkan pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan, bukan sekadar proyek satu waktu.
CEO GovTech, Goh Wei Boon, menekankan bahwa warga dan instansi pemerintah kini menuntut layanan digital yang lebih aman, andal, dan responsif. Untuk itu, GovTech perlu memperkuat kemampuan membangun, menjalankan, dan terus meningkatkan produk yang dimiliki sendiri, bukan hanya mengandalkan vendor luar.
Serikat pekerja AUSBE yang bernaung di bawah NTUC mengapresiasi keterlibatan awal dalam perencanaan restrukturisasi. Sekretaris Jenderal AUSBE, Gabriel Ng, menyebutkan bahwa pihaknya berhasil menegosiasikan paket dukungan tambahan di luar ketentuan standar, termasuk pembayaran ex-gratia tiga bulan, bonus kinerja proporsional, dan perpanjangan keanggotaan serikat selama enam bulan. Lebih dari 30 perusahaan telah menyediakan 300 lowongan teknologi bagi pegawai yang terkena PHK, dengan dukungan pelatihan karir dari NTUC's Employment and Employability Institute.
Menteri Negara Pertahanan Desmond Choo, yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal NTUC, menegaskan komitmen untuk mendukung pekerja terdampak selama diperlukan hingga mereka mendapatkan pekerjaan baru. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja Singapura menyatakan bahwa paket kompensasi GovTech melampaui rekomendasi Tripartite Advisory on Managing Excess Manpower and Responsible Retrenchment.
Transformasi model operasi GovTech menjadi studi kasus menarik bagi birokrasi digital di kawasan, termasuk Indonesia. Pertanyaan besarnya, apakah model kepemilikan produk berkelanjutan ini akan diadopsi oleh instansi pemerintah lain di Asia Tenggara, atau justru menimbulkan resistensi karena dampak sosial yang ditimbulkan?
