Bobby Nasution Dukung Prabowo Awasi Dapur MBG: Wajar Jika Ada Penyusup
Baca dalam 60 detik
- Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah penyalahgunaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Bobby mengakui adanya temuan SPPG bermasalah, termasuk soal kualitas makanan dan pengelolaan limbah, yang telah dilaporkan ke pemerintah daerah dan pengelola dapur.
- Presiden Prabowo meminta seluruh kepala daerah hingga kepala desa memeriksa dapur MBG dan melaporkan dugaan penyimpangan, bahkan melalui media sosial seperti TikTok.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai hal yang wajar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperlukan agar program yang menyasar peningkatan gizi anak sekolah tidak disusupi oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
“Pak presiden ingin program ini berjalan dengan baik, karena tujuannya bagaimana pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Gizi terpenuhi, anak-anak belajar di sekolah nalar dan ilmunya pasti akan lebih baik,” ujar Bobby di Medan, Rabu (15/7). Ia menambahkan, tanpa pengawasan yang ketat, tujuan utama program bisa gagal akibat penyimpangan di lapangan.
Bobby mengungkapkan, sebelum libur sekolah, terdapat beberapa SPPG yang teridentifikasi bermasalah. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga pengelolaan limbah. “Setahu saya, data yang sampai ke saya sebelum libur sekolah kemarin itu ada SPPG-nya memang yang sedikit bermasalah, bukan hanya makanan tapi juga masalah limbah dan segala macam,” terangnya.
Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Bobby, telah menyampaikan temuan tersebut kepada bupati dan wali kota, serta berkoordinasi langsung dengan pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan. “Itu sudah kita monitor dan sudah disampaikan baik ke kepala daerah bupati dan walikota dan juga langsung ke kepala SPPG,” urainya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Lombok Barat, Jumat (10/7), menegaskan bahwa MBG harus terus berjalan, namun ia sadar banyak oknum yang mencoba menyusup untuk menjadi “maling” di dalam program tersebut. “Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” ujar Prabowo.
Bobby menilai instruksi tersebut sebagai langkah positif. “Ya, sangat wajar sekali lah kami pemerintah daerah diminta presiden untuk mengawasi. Kalau SPPG-nya nakal kami diperbolehkan untuk menegur, mengkoreksi bahkan kalau ada sekolahnya request menu, biasanya dikasih. Jadi, saya rasa hal itu baik sekali,” paparnya.
Ke depan, efektivitas pengawasan akan menjadi kunci keberhasilan MBG. Apakah mekanisme pelaporan melalui jalur informal seperti media sosial mampu menekan angka penyimpangan? Atau justru diperlukan sistem audit yang lebih terstruktur? Pertanyaan ini masih menunggu jawaban dari implementasi di lapangan.
