Puan Maharani: Sepinya Peminat SD Negeri Jadi Alarm Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai fenomena sekolah dasar negeri yang mulai ditinggalkan peminat dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 merupakan sinyal bahaya bagi sistem pendidikan nasional. Ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta layanan pendidikan dasar di Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7), Puan mengingatkan bahwa munculnya sejumlah SD negeri tanpa siswa baru di berbagai daerah tidak bisa dianggap remeh. "Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," ujarnya. Ia meminta pemerintah mengidentifikasi apakah penurunan minat ini bersifat kasuistik atau sudah meluas.

Menurut Puan, jika fenomena ini hanya terjadi di daerah tertentu, pendekatan penyelesaiannya bisa disesuaikan dengan kondisi setempat. Namun, jika sudah merata, solusi seperti menutup atau menggabungkan sekolah tidaklah cukup. Ia menduga penyebabnya beragam, mulai dari menurunnya kepercayaan terhadap kualitas SD negeri, perpindahan penduduk, hingga penurunan angka kelahiran yang berdampak pada jumlah calon siswa.

"Negara tidak bisa memaksa masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," tegas Puan. Ia menekankan bahwa perbaikan kualitas harus menjadi prioritas sebelum mengharapkan masyarakat kembali mendaftar ke SD negeri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 100, terutama yang di bawah 60. Data tersebut telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dirumuskan kebijakan bersama. "Kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit," kata Mu'ti di Jakarta, Selasa (14/7).

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap pendidikan dasar. Orang tua kini cenderung memilih sekolah swasta atau alternatif lain yang dianggap lebih berkualitas. Selain itu, urbanisasi dan penurunan angka kelahiran turut mempengaruhi jumlah anak usia sekolah di beberapa daerah. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas SD negeri agar tetap relevan dan kompetitif.

Ke depan, langkah strategis yang diambil pemerintah akan menentukan nasib ribuan SD negeri yang terancam kekurangan siswa. Apakah kebijakan penggabungan atau penutupan sekolah akan menjadi solusi jangka pendek, atau justru perbaikan sistemik yang mampu mengembalikan kepercayaan publik? Pertanyaan ini masih menggantung, menunggu aksi nyata dari Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah.