Malaysia Ancam Deportasi Warga Israel yang Terlibat Network School di Forest City

Pemerintah Malaysia mengambil sikap tegas dengan mengancam akan mendeportasi setiap warga negara Israel yang terbukti terlibat dalam kegiatan Network School di Forest City, Johor. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa negaranya tidak mengakui keberadaan Israel, sehingga partisipasi warga Israel dalam program pendidikan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Malaysia.

Anwar menyatakan bahwa otoritas terkait saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan keterlibatan warga Israel dalam Network School. "Jika ditemukan kesalahan, tindakan harus diambil. Jika ada warga Israel yang terlibat, mereka akan dideportasi segera karena Malaysia tidak mengakui Israel," ujarnya di Kuala Lumpur, Rabu (15/7). Pernyataan ini disampaikan setelah ia meresmikan program ERM Foundation yang merayakan 700 anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Sebelumnya, Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi mendesak Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional Network School. Ia menegaskan bahwa Johor tidak akan membiarkan pihak mana pun menggunakan wilayahnya sebagai basis untuk menyebarkan ideologi atau gerakan yang melanggar hukum, kedaulatan, dan kepentingan negara bagian serta Malaysia secara keseluruhan.

Investigasi akan mencakup identitas dan kewarganegaraan peserta, dokumen perjalanan dan dugaan penggunaan paspor kedua, jenis izin yang digunakan, serta tujuan masuk ke Malaysia. Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Digital, dan badan regulasi terkait diminta untuk menentukan status operasional sekolah tersebut dan apakah programnya memerlukan registrasi atau persetujuan berdasarkan hukum Malaysia.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini menjadi preseden penting dalam penegakan kebijakan luar negeri yang pro-Palestina. Indonesia, yang juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kerap menghadapi tantangan serupa terkait masuknya warga Israel ke wilayahnya. Sikap tegas Malaysia dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menolak normalisasi hubungan dengan Israel, terutama di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakui keberadaan negara Yahudi tersebut.

Di sisi lain, insiden ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi di Forest City, yang merupakan proyek ambisius senilai miliaran dolar. Forest City dikembangkan oleh Country Garden Holdings asal China dan menjadi simbol kerja sama ekonomi Malaysia-China. Namun, keterlibatan warga Israel dalam program pendidikan di kawasan itu memicu kekhawatiran akan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Malaysia.

Pakar hubungan internasional menilai bahwa tindakan Malaysia ini mencerminkan konsistensi kebijakan luar negerinya yang pro-Palestina. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah ini dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara yang mendukung Israel. "Malaysia harus berhati-hati agar tidak mengorbankan kepentingan ekonomi demi prinsip politik," ujar seorang analis dari Universitas Malaya.

Ke depan, publik akan menanti hasil investigasi yang dijanjikan pemerintah Malaysia. Apakah Network School akan ditutup atau diizinkan beroperasi dengan pengawasan ketat? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan Malaysia-Israel dan investasi asing di Forest City? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung, namun yang jelas, Malaysia telah memberikan sinyal kuat bahwa kedaulatan dan hukum nasional tidak bisa ditawar.