Gubernur Fukuoka Habiskan Rp32 Miliar untuk 23 Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Pemerintah Prefektur Fukuoka, Jepang, mencatat pengeluaran mencapai 337 juta yen atau sekitar 2,08 juta dolar AS untuk 23 perjalanan dinas ke luar negeri yang dipimpin langsung oleh Gubernur Seitaro Hattori dan wakil gubernur sejak ia menjabat pada tahun fiskal 2021. Pengungkapan data ini dilakukan pada 14 Juli lalu di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi biaya perjalanan dinas pejabat daerah.

Dari total anggaran tersebut, sekitar 146 juta yen (900.370 dolar AS) digunakan untuk biaya proyek seperti pameran acara dan pertemuan bisnis, sementara sisanya sebesar 191 juta yen (1,18 juta dolar AS) dialokasikan untuk akomodasi, biaya penerjemah, dan kebutuhan operasional lainnya. Rincian ini dirilis setelah kritik bertubi-tubi terhadap kunjungan inspeksi anggota dewan prefektur yang dinilai mahal dan minim keterbukaan.

Salah satu temuan yang mencuri perhatian adalah kebiasaan gubernur dan wakil gubernur memesan kamar hotel kelas lebih tinggi dibanding staf pendamping. Praktik ini konon dilakukan untuk berjaga-jaga jika ada tokoh penting setempat yang berkunjung. Dalam perjalanan ke Paris pada Mei 2024, menjelang Olimpiade, biaya menginap gubernur mencapai 134.000 yen (826 dolar AS) per malam—jauh di atas standar akomodasi pegawai biasa.

Dalam konferensi pers pada 14 Juli, Gubernur Hattori menyampaikan permintaan maaf. “Tidak pernah ada satu pun kasus di mana tokoh penting datang berkunjung. Saya menyesal tidak meninjau ulang praktik ini,” ujarnya. Pasca pengakuan tersebut, prefektur langsung merevisi aturan internal: jika biaya akomodasi melampaui batas standar nasional, gubernur dan wakil gubernur wajib menempati kamar dengan kelas yang sama seperti staf.

Kasus ini mengingatkan pada fenomena serupa di Indonesia, di mana perjalanan dinas pejabat daerah kerap menjadi sorotan karena pembiayaan yang dianggap berlebihan. Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur batas biaya perjalanan dinas melalui Peraturan Menteri Keuangan, praktik akomodasi mewah masih kerap ditemukan. Pengalaman Fukuoka bisa menjadi pelajaran bahwa transparansi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan perjalanan dinas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah langkah Fukuoka ini akan diikuti oleh prefektur lain di Jepang, atau bahkan menginspirasi pemerintah daerah di Indonesia untuk lebih ketat mengawasi pengeluaran perjalanan dinas pejabatnya. Dengan tekanan publik yang semakin kuat, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.