Biaya Hidup Mencekik, Mimpi Menikah Generasi Muda Malaysia Kian Jauh

Biaya pernikahan yang membengkak dan ketidakpastian ekonomi membuat sebagian besar pemuda Malaysia menunda rencana membangun rumah tangga, meskipun keinginan untuk menikah dan memiliki anak masih sangat tinggi. Temuan ini disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional Malaysia (LPPKN) dalam survei terbaru yang melibatkan 3.625 responden berusia 18 tahun ke atas.

Ketua LPPKN, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, mengungkapkan bahwa 90,9 persen responden lajang berniat menikah, sementara 91,1 persen berharap memiliki anak. Namun, realitas ekonomi—mulai dari biaya hidup yang terus naik, pendapatan yang tidak menentu, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap—menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. “Mereka bilang, bahkan untuk menikah saja sudah mahal. Biaya resepsi, persiapan, semuanya terasa berat,” ujar Rohani dalam perayaan Hari Populasi Sedunia 2026 di Kuala Lumpur, Selasa (15/7).

Survei yang dilakukan tahun lalu ini juga mencatat bahwa 17,6 persen responden yang sudah menikah tidak bisa memiliki jumlah anak sesuai keinginan karena pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi, biaya hidup yang tinggi, jadwal kerja yang padat, serta masalah kesuburan dan kesehatan. Sementara itu, 33,8 persen pasangan masih menginginkan tambahan anak, dengan rata-rata jumlah anak ideal hanya 2,8—angka yang relatif rendah untuk standar keluarga tradisional Malaysia.

Rohani menekankan bahwa temuan ini sejalan dengan Survei Masa Depan Demografi 2026 yang dilakukan oleh Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA). Survei global yang melibatkan lebih dari 100.000 orang dewasa berusia 18–39 tahun di 73 negara itu menunjukkan lebih dari dua pertiga responden berharap menikah atau tinggal bersama pasangan, dan sekitar 90 persen menginginkan setidaknya satu anak. “Anak muda di seluruh dunia masih menghargai pernikahan dan keluarga, tetapi hambatan ekonomi membuat mereka menunda,” kata Rohani mengutip laporan UNFPA.

Bagi Indonesia, situasi serupa juga mulai terlihat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata usia kawin pertama perempuan Indonesia terus meningkat, dari 21,8 tahun pada 2010 menjadi 22,5 tahun pada 2024. Biaya pernikahan dan tekanan ekonomi juga kerap disebut sebagai alasan utama penundaan. Pemerintah Indonesia melalui BKKBN telah mendorong program Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga, namun tantangan seperti mahalnya perumahan dan kurangnya cuti orang tua masih menjadi pekerjaan rumah.

Pemerintah Malaysia, menurut Rohani, tidak tinggal diam. Mereka telah meluncurkan Kebijakan Cinta Keluarga Nasional dan Rencana Aksi Keluarga Nasional 2026-2030 yang bertujuan memperkuat pernikahan, perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan dukungan keluarga di setiap tahap kehidupan. “Tanggung jawab pemerintah bukan menentukan pilihan keluarga, tetapi memastikan setiap keputusan dibuat dengan informasi yang cukup, bebas dari tekanan, dan didukung oleh kesempatan ekonomi dan sosial yang lebih adil,” tegas Rohani.

Pertanyaannya kini: apakah kebijakan tersebut cukup untuk mengubah realitas lapangan? Dengan biaya hidup yang terus merangkak naik dan lapangan kerja yang semakin kompetitif, generasi muda Malaysia—dan mungkin juga Indonesia—masih harus berjuang keras untuk mewujudkan impian pernikahan yang semakin mahal.