Trump Accounts: Ide Investasi Anak yang Patut Ditiru, Meski Dibungkus Nama Kontroversial
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS meluncurkan Trump Accounts, memberikan US$1.000 per anak yang lahir pada masa jabatan kedua Trump, diinvestasikan ke indeks S&P 500.
- Program ini bertujuan membangun kebiasaan menabung dan investasi sejak dini, namun dikritik karena terbatas pada masa jabatan Trump dan kurangnya diversifikasi.
- Meski bermasalah, skema ini berpotensi menginspirasi negara lain, termasuk Indonesia, untuk menciptakan program tabungan anak nasional.

Pemerintah Amerika Serikat baru saja meluncurkan program investasi jangka panjang untuk anak-anak yang diberi nama Trump Accounts, sebuah inisiatif yang meskipun sarat dengan kontroversi personal, dinilai sebagai langkah berani dalam membangun budaya menabung dan investasi sejak dini. Setiap anak warga negara AS yang lahir antara 1 Januari 2025 hingga akhir 2028 berhak mendapatkan alokasi dana US$1.000 dari pemerintah, yang secara otomatis diinvestasikan ke dalam dana indeks S&P 500 yang dikelola State Street.
Dalam peluncurannya di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyebutkan bahwa 500.000 anak telah menerima dana tersebut. “Akun-akun ini akan tumbuh seiring dengan ekonomi kita yang sedang berkembang,” ujarnya. Senator Ted Cruz, yang mendorong gagasan ini di Kongres, menyebut program tersebut sebagai upaya “menjadikan setiap anak dan setiap warga Amerika seorang kapitalis.” Larry Fink, CEO BlackRock yang juga menjadi mitra pengelola dana, menambahkan bahwa inisiatif ini menciptakan “pola pikir” bahwa setiap bayi yang baru lahir memiliki saham di masa depan negaranya.
Jika melihat kinerja historis S&P 500, seorang anak yang hanya mengandalkan US$1.000 dari pemerintah bisa memiliki sekitar US$6.000 saat berusia 18 tahun. Namun, jika keluarga atau pihak lain menambahkan hingga US$5.000 per tahun, potensi dana tersebut bisa mencapai US$271.000 pada usia yang sama, menurut perkiraan pemerintah AS. Lebih dari sekadar nilai nominal, program ini dirancang untuk menanamkan kebiasaan menabung dan memahami kekuatan bunga majemuk sejak dini.
Namun, program ini tidak lepas dari kritik. Sekitar 40% keluarga AS tidak memiliki investasi di pasar saham, sehingga bagi mereka, akun ini justru memberikan eksposur berlebihan terhadap fluktuasi harga saham. Selain itu, aturan yang rumit dan pilihan dana yang terbatas—hanya berfokus pada pasar AS—menjadi kelemahan tersendiri. Pengalaman Inggris dengan Child Trust Fund yang serupa menunjukkan bahwa lebih dari £1 miliar dana tidak diklaim setelah program dihentikan.
Kritik paling tajam datang dari politisasi program ini: hanya anak yang lahir selama masa jabatan Trump yang memenuhi syarat. Meskipun filantropis Michael dan Susan Dell telah berkomitmen menyumbang US$6,25 miliar untuk menambah US$250 per anak bagi mereka yang berusia 10 tahun ke bawah, keterbatasan ini tetap menjadi noda. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, esensi program ini—memberikan modal awal dan pendidikan investasi—tetap bernilai.
Bagi Indonesia, gagasan ini patut dipertimbangkan. Dengan tingkat inklusi keuangan yang masih rendah dan budaya menabung yang perlu ditingkatkan, program tabungan anak nasional bisa menjadi katalis. Pemerintah dapat mengalokasikan dana awal yang diinvestasikan dalam instrumen pasar modal domestik, seperti reksa dana indeks atau obligasi negara, sambil memberikan edukasi keuangan kepada keluarga. Tentu saja, skema semacam ini harus dirancang inklusif dan tidak terikat pada periode politik tertentu agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Pertanyaan yang tersisa: mampukah negara lain, termasuk Indonesia, meniru langkah ini tanpa terjebak dalam kontroversi personal? Atau justru nama besar yang kontroversial itulah yang membuat ide ini mendapat perhatian global?



