Jepang Gagal Perbesar Kuota Tuna Sirip Biru: Meksiko Bikin Blokade

Upaya Jepang untuk melipatgandakan tangkapan tuna sirip biru Pasifik kandas di meja perundingan internasional setelah Meksiko secara mendadak menolak usulan perluasan kuota. Kekalahan ini tidak hanya mengecewakan Tokyo, tetapi juga menunda harapan konsumen global untuk menikmati ikan premium dengan harga lebih terjangkau.

Konferensi yang berlangsung sejak 15 Juli di Nagasaki, Jepang barat daya, sejatinya dirancang untuk menyepakati transisi menuju sistem kuota otomatis yang mengacu pada kondisi stok ikan. Jepang mengusulkan kenaikan batas tangkap untuk tuna berbobot di atas 30 kilogram, yang selama ini menjadi primadona pasar sushi dan sashimi. Namun, langkah itu gagal setelah Meksiko—salah satu anggota Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC)—menyatakan keberatan tanpa peringatan sebelumnya.

“Kami gagal mencapai kesepakatan karena tindakan tidak masuk akal dari satu negara, dan kami merasa geram,” ujar Takumi Fukuda, anggota dewan Badan Perikanan Jepang, dalam pernyataan resmi. Pernyataan bernada keras itu mencerminkan frustrasi Tokyo yang selama dua tahun berturut-turut gagal meloloskan perluasan kuota. Tahun lalu, Amerika Serikat menjadi penghalang utama dengan alasan konservasi sumber daya.

Kegagalan ini memiliki dampak langsung pada rantai pasok tuna global. Jepang, sebagai konsumen tuna sirip biru terbesar di dunia, berharap kuota yang lebih besar dapat menekan harga eceran yang selama ini melambung—satu ekor tuna kualitas tinggi bisa dihargai puluhan ribu dolar di pasar lelang Tokyo. Namun, tanpa kesepakatan, pasokan tetap terbatas dan harga bertahan di level premium.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat akan posisi strategisnya sebagai salah satu negara penangkap tuna terbesar di kawasan. Meski tidak terlibat langsung dalam konferensi Nagasaki, Indonesia merupakan anggota WCPFC dan memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan stok tuna lintas batas. Jika Jepang dan negara maju lainnya terus memperbesar kuota, tekanan terhadap populasi tuna di perairan Indonesia bisa meningkat. Sebaliknya, jika konservasi terlalu ketat, nelayan lokal yang menggantungkan hidup pada tuna akan terdampak.

Para analis memperkirakan bahwa kebuntuan ini membuka peluang bagi negara-negara penangkap tuna alternatif, seperti Filipina dan Taiwan, untuk mengisi celah pasokan. Namun, tanpa kerangka kuota yang jelas, risiko penangkapan ilegal dan tidak dilaporkan (IUU) juga ikut membesar. “Ketidaksepakatan multilateral justru mendorong praktik eksploitasi yang tidak terkontrol,” kata seorang pengamat perikanan dari Universitas Tokyo yang enggan disebut namanya.

Ke depan, tekanan terhadap Meksiko diperkirakan akan meningkat. Jepang kemungkinan akan melakukan pendekatan bilateral sebelum pertemuan WCPFC akhir November. Namun, dengan sikap AS yang juga konservatif, jalan menuju kompromi masih terjal. Pertanyaannya: akankah negara-negara penangkap tuna bersedia mengorbankan keuntungan jangka pendek demi keberlanjutan stok ikan, atau justru persaingan kuota akan memicu perang dagang baru di sektor perikanan?