Di Balik 'Booming' Ekonomi Korea Utara: Ketergantungan pada Rusia, China, dan Aktivitas Ilegal

Pertumbuhan ekonomi Korea Utara yang mengejutkan pada 2024, dengan laju 3,7 persen—terkuat dalam delapan tahun terakhir—ternyata ditopang oleh aliran dana dari Rusia, perdagangan dengan China, dan aktivitas ilegal seperti pencurian mata uang kripto. Analis menilai pemulihan pasca-pandemi ini lebih merupakan berkah situasi geopolitik daripada hasil reformasi domestik yang berkelanjutan.

Laporan Wall Street Journal pada Juni 2026 menyebut Korea Utara sebagai "kisah sukses ekonomi paling mengejutkan di dunia". Pengamatan para pengunjung asing yang masuk setelah perbatasan dibuka kembali menggambarkan Pyongyang yang jauh lebih modern: aplikasi ride-hailing, pembayaran QR code di restoran, kendaraan listrik, toko hewan peliharaan, dan gedung pencakar langit baru. Namun, di balik kemajuan tersebut, para ahli memperingatkan bahwa fondasi ekonominya masih rapuh.

Menurut analis Korea Affairs, Dr. Gabriela Bernal, pendapatan utama Korea Utara berasal dari pengiriman pasukan dan ekspor senjata ke Rusia yang diperkirakan bernilai lebih dari US$14 miliar, ditambah perdagangan dengan China dan aktivitas siber ilegal. Bank Sentral Korea Selatan mencatat pertumbuhan 3,7% pada 2024, tetapi pertanyaan kuncinya bukanlah apakah Korea Utara menjadi lebih kaya, melainkan apakah kekayaan itu dapat bertahan.

Kekhawatiran utama adalah bahwa sebagian besar pendapatan tersebut kemungkinan dialihkan untuk modernisasi militer, bukan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Kim Jong-un memang telah lama menggaungkan ekonomi "mandiri", namun kenyataannya pemulihan saat ini sangat bergantung pada Rusia, China, dan pendapatan ilegal. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, pertumbuhan ini hanya akan menjadi angin surga sementara.

Namun, ada tanda-tanda bahwa Pyongyang mulai mengalihkan sebagian pendapatan tersebut ke sektor domestik. Pada Januari 2024, Kim mengumumkan kebijakan modernisasi pabrik dan peningkatan standar hidup di daerah pedesaan yang selama ini tertinggal. Langkah ini muncul setelah kemitraan militer dengan Rusia diperkuat, menunjukkan adanya upaya untuk menyalurkan pendapatan ke investasi dalam negeri. Jika berhasil, sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan pertanian juga berpotensi diperkuat, menciptakan bantalan terhadap guncangan eksternal di masa depan.

Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Konsentrasi pembangunan di Pyongyang berisiko memperlebar kesenjangan dengan daerah provinsi, yang dapat memicu ketidakpuasan publik. Selain itu, ekonomi informal—seperti pasar gelap dan penyelundupan—yang selama ini menjadi penyangga kehidupan warga biasa, harus dikelola dengan hati-hati. Jika standar hidup meningkat, ekspektasi publik terhadap kebebasan komersial yang lebih luas bisa menjadi sulit dikendalikan oleh negara.

Ke depan, industri pertahanan Korea Utara berpotensi menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang. Perang di Ukraina telah membuktikan bahwa Pyongyang memiliki stok peralatan militer yang diminati negara-negara yang berkonflik atau tidak bisa membeli dari pemasok tradisional. Jika penegakan sanksi tetap lemah, Korea Utara dapat memperluas ekspor senjata ke lebih banyak negara, mendiversifikasi pendapatan valuta asingnya.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara yang aktif dalam forum internasional dan memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara, Indonesia perlu mencermati bagaimana perubahan ekonomi di Pyongyang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur. Selain itu, meningkatnya aktivitas siber ilegal Korea Utara, termasuk pencurian mata uang kripto, bisa berdampak pada keamanan siber di Indonesia, mengingat maraknya transaksi digital di dalam negeri.

Dr. Gabriela Bernal menekankan bahwa sanksi yang ketat saja tidak akan membalikkan tren ini. Kerja sama militer dan ekonomi antara Korea Utara dan Rusia terus berkembang meskipun ada sanksi, sementara Pyongyang semakin mahir menghasilkan pendapatan melalui jalur ilegal. Sebagai gantinya, negosiasi di masa depan harus mengakui bahwa relaksasi sanksi dan tujuan non-proliferasi dapat saling memperkuat. Memperluas peluang perdagangan legal Korea Utara, sambil mempertahankan hukuman tegas untuk proliferasi senjata dan transfer senjata ilegal, dapat memberikan insentif yang lebih kuat untuk mengalihkan aktivitas ekonomi dari sumber pendapatan ilegal.

Pertanyaan yang tersisa: apakah Pyongyang akan mampu mengelola pendapatan eksternal untuk membangun ekonomi yang tangguh, atau justru terjebak dalam ketergantungan yang membuatnya rentan terhadap perubahan geopolitik? Jawabannya akan menentukan apakah Korea Utara benar-benar berubah dari "negara termiskin" menjadi kekuatan ekonomi yang stabil, atau hanya menikmati momentum sesaat.