Anwar Ibrahim Tepis Desakan Bubarkan Parlemen: Rakyat Butuh Stabilitas, Bukan Politik Terus-Menerus

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan tegas menolak desakan untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum lebih awal. Dalam sesi Prime Minister's Question Time di Dewan Rakyat, ia meminta oposisi untuk bersabar dan mengingatkan bahwa pemerintah federal saat ini masih memegang mandat yang sah untuk memimpin.

“Berilah waktu. Kami memiliki mandat hingga pemilu berikutnya. Saya percaya rakyat menginginkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, bukan politik yang tidak berkesudahan,” ujar Anwar menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid.

Rosol sebelumnya mendesak pemilu dini dengan alasan kinerja ekonomi yang kurang memuaskan, ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, serta stabilitas politik dan ekonomi domestik. Namun, Anwar menilai bahwa justru ketidakpastian akibat pemilu yang terlalu sering dapat mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

Penolakan Anwar ini menunjukkan strategi pemerintah yang ingin fokus pada agenda ekonomi dan stabilitas, menghindari gejolak politik yang dapat mengganggu kepercayaan investor. Di tengah tekanan global, Malaysia berusaha menjaga momentum pertumbuhan tanpa terganggu siklus pemilu yang terlalu cepat.

Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga menanggapi isu penghapusan National Higher Education Fund Corporation (PTPTN) yang diangkat oleh anggota parlemen Kota Melaka, Khoo Poay Tiong. Khoo menuding Barisan Nasional menggunakan isu tersebut untuk mendiskreditkan Pakatan Harapan dalam pemilu Johor. Anwar berjanji akan membahasnya secara baik dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Zambry Abd Kadir, serta Menteri Besar Johor yang juga bagian dari pemerintah persatuan.

“Saya akan mencoba mendiskusikan PTPTN secara damai karena Menteri Besar Johor juga bagian dari pemerintah persatuan di tingkat federal. Kami ingin membahas ini dengan baik,” kata Anwar.

Isu PTPTN sendiri bukan hal baru. Pada 2013, Pakatan Rakyat—koalisi pendahulu Pakatan Harapan—pernah menjanjikan penghapusan PTPTN dan pendidikan tinggi gratis dalam manifesto mereka. Namun, janji itu belum terealisasi hingga kini, dan kembali menjadi alat politik antarpartai.

Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia ini menarik untuk dicermati. Kedua negara sama-sama menghadapi tekanan untuk menjaga stabilitas politik di tengah ketidakpastian global. Sikap Anwar yang menolak pemilu dini dapat menjadi pelajaran bahwa konsolidasi pemerintahan lebih penting daripada kepentingan elektoral jangka pendek. Di sisi lain, isu utang pendidikan seperti PTPTN juga relevan dengan wacana penghapusan utang mahasiswa di Indonesia yang kerap mencuat.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah koalisi pemerintahan Anwar mampu bertahan hingga akhir masa jabatan tanpa tekanan internal yang memaksanya untuk memajukan pemilu. Sementara itu, rakyat Malaysia menanti apakah janji stabilitas dan pertumbuhan ekonomi benar-benar akan terwujud, atau justru menjadi retorika politik belaka.