Mendagri Tito Minta Pemda Genjot Pasokan dan Distribusi Tekan Inflasi Semester II
Baca dalam 60 detik
- Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah memperkuat rantai pasok dan distribusi guna mengendalikan inflasi yang masih tertekan sektor transportasi dan pangan.
- Inflasi nasional tercatat 3,34 persen year on year, masih di bawah target 3,5 persen, namun kenaikan month to month patut diwaspadai akibat mobilitas liburan dan harga komoditas.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengintensifkan koordinasi melalui TPIP dan TPID, termasuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan dengan kapal berkapasitas besar.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat pasokan barang kebutuhan pokok serta memastikan kelancaran distribusi sebagai langkah strategis menjaga inflasi tetap terkendali pada paruh kedua tahun 2026. Arahan ini disampaikan menyusul tekanan inflasi yang masih berasal dari sektor transportasi dan sejumlah komoditas pangan.
Dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (14/7), Tito mengungkapkan bahwa inflasi nasional secara tahunan berada di angka 3,34 persen—masih di bawah batas maksimal target pemerintah sebesar 3,5 persen. Meski demikian, pemerintah tidak bisa lengah karena inflasi bulanan menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi faktor musiman.
“Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa penyumbang utama kenaikan inflasi bulanan berasal dari sektor transportasi, khususnya angkutan udara, seiring lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah. Selain itu, harga bawang putih, minyak goreng, dan beras juga ikut mendorong tekanan inflasi.
Menghadapi situasi ini, Tito secara khusus menyoroti daerah-daerah yang mencatatkan tingkat inflasi tinggi, seperti wilayah timur Indonesia dan Aceh. Ia meminta kepala daerah setempat segera mengambil langkah konkret, terutama dengan menambah pasokan barang kebutuhan pokok. “Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai,” tegasnya.
Selain penguatan pasokan, Tito juga mengingatkan potensi hambatan distribusi akibat cuaca ekstrem, terutama di wilayah kepulauan yang kerap dilanda gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar bisa menjadi solusi untuk menjaga kelancaran distribusi sehingga harga kebutuhan pokok tetap stabil. “Pemda harus mengantisipasi kondisi cuaca, terutama di daerah kepulauan. Kapal besar bisa membantu menjaga pasokan,” katanya.
Pengendalian inflasi, lanjut Tito, membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap dalam sasaran sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat lainnya. Ke depan, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi akan sangat bergantung pada seberapa cepat daerah merespons arahan pusat dan mengatasi hambatan distribusi di lapangan.
