S&P Pertahankan Peringkat Utang Indonesia, Stabilitas Fiskal Dinilai Sementara

Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level terendah sepanjang masa, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada BBB/A-2 dengan prospek stabil. Keputusan yang diumumkan pada Senin (13/7) itu memberikan angin segar bagi pasar keuangan Tanah Air, sekaligus menegaskan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, S&P menilai tekanan fiskal yang dihadapi Indonesia bersifat sementara dan dapat diimbangi oleh kenaikan harga komoditas serta langkah pemangkasan belanja. Lembaga ini juga menyoroti fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan anggaran, termasuk kemampuan untuk melakukan penghematan drastis demi menjaga defisit di bawah batas legal 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Keputusan S&P kontras dengan langkah dua lembaga pemeringkat lain, Moody's dan Fitch, yang sebelumnya menurunkan prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif pada Februari dan Maret lalu. Keduanya merujuk pada kekhawatiran atas kredibilitas kebijakan fiskal di tengah meningkatnya beban utang. Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya spektrum penilaian yang beragam terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) menyambut baik keputusan S&P. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyatakan bahwa peringkat ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang solid. Ia juga melihat ruang penguatan rupiah masih terbuka lebar seiring membaiknya sentimen pasar. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus tertekan di kisaran 18.000 per dolar AS, level yang pertama kali disentuh bulan lalu.

S&P juga menekankan bahwa peringkat Indonesia dapat dinaikkan jika defisit anggaran terus menurun, pendapatan negara meningkat, dan biaya pinjaman berkurang secara berkelanjutan. Sebaliknya, penurunan peringkat bisa terjadi jika utang pemerintah, beban bunga, atau kebutuhan pembiayaan eksternal memburuk secara signifikan. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya disiplin fiskal dalam jangka menengah.

Di sisi lain, volatilitas pasar global dan kekhawatiran terhadap pengelolaan fiskal telah memaksa Bank Indonesia melakukan kenaikan suku bunga di luar jadwal reguler. Langkah tersebut diambil untuk menstabilkan rupiah yang terus terdepresiasi. Menurut analis SGMC Capital, Mohit Mirpuri, meskipun keputusan S&P patut disyukuri, pemerintah tidak boleh lengah. Ia berharap reformasi kebijakan dan disiplin fiskal semakin terlihat pada paruh kedua tahun ini, sehingga kepercayaan pasar dapat pulih lebih lanjut.

Bagi Indonesia, menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global menjadi tantangan tersendiri. Dengan harga komoditas yang masih tinggi dan prospek pendapatan ekspor yang membaik, pemerintah memiliki ruang untuk memperkuat fundamental ekonomi. Namun, tekanan terhadap rupiah dan potensi kenaikan utang luar negeri tetap menjadi risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Pertanyaannya, akankah disiplin fiskal yang ditekankan S&P mampu bertahan di tengah godaan belanja populis menjelang tahun politik?