Filipina Perketat Pengawasan di Scarborough Shoal: Sepuluh Tahun Putusan Arbitrase Tak Hentikan Ekspansi China

Sepuluh tahun setelah Mahkamah Arbitrase Internasional memenangkan gugatan Filipina atas klaim kedaulatan China di Laut China Selatan, ketegangan di Scarborough Shoal justru kian memuncak. Manila kini menggencarkan patroli dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara sekutu untuk mencegah Beijing mengukuhkan kendali de facto atas gosong karang yang menjadi salah satu titik sengketa paling panas di kawasan itu.

Scarborough Shoal, yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, telah berada di bawah kendali China sejak 2012. Kapal penjaga pantai dan angkatan laut China kerap menghadang atau mengganggu kapal sipil dan pemerintah Filipina yang melintas. Situasi ini berlangsung meskipun putusan 2016 menyatakan klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk Scarborough, tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hukum internasional. China menolak mentah-mentah putusan tersebut.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dalam pernyataan menjelang peringatan 10 tahun putusan pada 12 Juli, menegaskan bahwa "warisan putusan arbitrase 2016 masih terus berkembang." Ia menyerukan tanggung jawab bersama untuk membangun perdamaian berdasarkan supremasi hukum. Pada hari peringatan, 14 negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan putusan itu bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, China terus mengintensifkan tekanan. Pada September 2025, kapal China menyemprotkan meriam air ke kapal penjaga pantai Filipina di dekat Scarborough. Pada Desember, aksi serupa terhadap kapal nelayan di Sabina Shoal melukai tiga nelayan Filipina. Meski aksi agresif serupa belum terlihat pada 2026, China tetap meluncurkan perahu karet untuk mengusir nelayan Filipina pada Maret dan menempatkan platform riset terapung pada akhir Mei hingga pertengahan Juni.

Juru bicara militer Filipina, Roy Vincent Trinidad, pada 23 Juni menyatakan angkatan bersenjata akan mengawasi ketat setiap pembangunan struktur baru di Scarborough dan meningkatkan patroli bersama negara-negara sekutu. Jenderal Romeo Brawner Jr., kepala militer Filipina, menegaskan, "Kami tidak akan membiarkan pengulangan kejadian di mana struktur kecil kemudian berubah menjadi pulau buatan. Itu tidak akan terjadi di Scarborough Shoal."

Para analis melihat putusan arbitrase tetap menjadi alat diplomasi yang efektif. Julio Amador, presiden Foundation for the National Interest yang berbasis di Manila, mendorong Filipina untuk lebih erat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih. "Putusan itu akan kehilangan nilainya jika kita sendiri tidak menjunjungnya dengan kuat," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya mendorong negosiasi kode etik (Code of Conduct) di Laut China Selatan yang telah mandek selama lebih dari dua dekade.

Chester Cabalza, presiden International Development and Security Cooperation, menilai bahwa kegigihan Filipina menuntut kode etik justru menjadi "harapan dan pengaruh yang baik" dalam berhadapan dengan China. Menurutnya, China masih takut terhadap dampak putusan 2016 dan dukungan global yang diterima Filipina. "Itulah sebabnya mereka mendorong strategi zona abu-abu," katanya, merujuk pada taktik yang tidak sampai pada serangan bersenjata.

Bagi Indonesia, eskalasi di Scarborough Shoal menjadi pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas di Laut China Selatan. Sebagai negara yang tidak memiliki klaim tumpang tindih langsung dengan China di kawasan tersebut, Indonesia tetap berkepentingan terhadap kebebasan navigasi dan perdagangan yang aman. Ke depan, keberhasilan Filipina mempertahankan posisinya melalui jalur hukum dan diplomasi dapat menjadi preseden bagi negara-negara kecil lain yang menghadapi tekanan dari kekuatan besar.

Pertanyaan yang masih menggantung: akankah kode etik ASEAN-China segera terwujud, atau justru Scarborough Shoal akan menjadi titik awal konfrontasi yang lebih besar?