Sengketa Hukum Blake Lively vs Justin Baldoni Memanas: Permintaan Biaya Hukum USD 8 Juta Ditolak Keras
Baca dalam 60 detik
- Tim hukum Justin Baldoni meminta pengadilan menolak permohonan Blake Lively atas biaya hukum sebesar USD 8 juta, dengan alasan tidak ada bukti yang memadai.
- Mereka menyebut penanganan perkara Blake terlalu banyak melibatkan pengacara dan jam kerja yang tidak wajar, mencapai 7.020 jam dari 82 staf.
- Sengketa ini berawal dari tuduhan pelecehan seksual dan kampanye fitnah yang berujung pada penyelesaian di luar pengadilan pada April lalu.
Pertarungan hukum antara dua bintang film It Ends with Us, Justin Baldoni dan Blake Lively, kembali memanas. Tim kuasa hukum Baldoni secara resmi meminta majelis hakim untuk menolak seluruhnya atau setidaknya memotong secara signifikan permohonan Lively yang menuntut biaya hukum senilai lebih dari USD 8 juta. Langkah ini menjadi babak baru dalam sengketa yang telah berlangsung sejak akhir 2024.
Dalam dokumen yang diajukan pada Senin (13/7/2026) waktu setempat, pengacara Baldoni menegaskan bahwa Lively gagal memberikan bukti yang kredibel untuk mendukung besaran biaya yang dimintanya. “Permohonan biaya hukum ini seharusnya ditolak seluruhnya. Paling tidak, pengadilan harus mengurangi secara substansial, dengan menggunakan patokan USD 181.622,70 yang diajukan oleh The New York Times dalam kasus serupa,” demikian bunyi pernyataan tim hukum Baldoni.
Kasus ini bermula ketika Lively menuduh Baldoni melakukan pelecehan seksual dan mengoordinasikan kampanye fitnah terhadap dirinya. Baldoni dan perusahaannya, Wayfarer Studios, kemudian mengajukan gugatan balik terhadap Lively dan suaminya, Ryan Reynolds, dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Setelah melalui proses hukum yang alot, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan pada April lalu, hanya dua pekan sebelum sidang dimulai di New York.
Tim hukum Baldoni mengecam penanganan perkara oleh Lively yang dinilai berlebihan. Mereka menyebutkan bahwa Lively menggunakan banyak pengacara dalam setiap sidang, serta melakukan konferensi internal yang tidak perlu. “Pemeriksaan sekilas terhadap pengajuan Lively menunjukkan banyak pengacara di sidang yang sama, tagihan untuk rapat dan strategi antar-pengacara, serta penelitian dan investigasi daring yang sangat berlebihan,” tulis mereka. Angka 7.020 jam kerja dari 82 staf dianggap sebagai pemborosan yang tidak wajar.
Di sisi lain, Lively berdalih bahwa biaya tersebut diperlukan untuk “pembelaan yang berhasil” terhadap gugatan Wayfarer. Pengacaranya menyebut pekerjaan yang dilakukan bersifat komprehensif dan penting untuk mencapai kemenangan penuh. Namun, hakim sebelumnya telah menolak gugatan balik Baldoni dan juga menggugurkan tuntutan pelecehan seksual Lively atas dasar yurisdiksi. Keputusan pengadilan menyatakan bahwa Lively hanya berhak menuntut biaya hukum, bukan ganti rugi, berdasarkan undang-undang California yang melindungi pelapor pelecehan seksual.
Bagi publik Indonesia, kasus ini menyoroti betapa mahalnya biaya hukum di Amerika Serikat, terutama dalam sengketa antara figur publik. Perseteruan Baldoni-Lively juga mengingatkan pada dinamika industri hiburan global yang kerap diikuti oleh pertarungan hukum yang rumit dan memakan biaya besar. Meski demikian, penyelesaian di luar pengadilan menunjukkan bahwa kedua pihak lebih memilih untuk menghindari proses persidangan yang panjang.
Ke depan, keputusan hakim atas permohonan biaya hukum ini akan menjadi preseden penting. Apakah pengadilan akan mengabulkan permintaan Lively sebesar USD 8 juta atau justru mengikuti argumen Baldoni yang menganggapnya tidak masuk akal? Jawabannya akan menentukan arah sengketa yang sudah berlarut-larut ini.
