Gugatan 12 Negara Bagian Ancam Ambisi Paramount Akuisisi Warner Bros Discovery

Langkah Paramount Global mengakuisisi Warner Bros Discovery senilai US$110 miliar mendapat perlawanan hukum serius. California bersama 11 negara bagian lainnya resmi menggugat pemblokiran kesepakatan tersebut, dengan tuduhan bahwa transaksi ini akan mematikan persaingan di industri distribusi film dan televisi kabel, serta merugikan bioskop dan penyedia layanan TV berbayar.

Gugatan yang diajukan pada Senin (13/7) ini menjadi ancaman besar bagi ambisi CEO Paramount, David Ellison, yang ingin mengubah perusahaannya menjadi pesaing utama Netflix dan Disney. Jaksa Agung California, Rob Bonta, menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya menjaga pasar yang adil. “Tanpa persaingan, harga akan naik, kualitas turun, dan pilihan konten bagi penonton bioskop maupun pelanggan TV kabel menjadi terbatas,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Menurut data yang diungkapkan negara bagian penggugat, Paramount dan Warner Bros saat ini bersaing ketat untuk mendapatkan jadwal rilis terbaik dan layar bioskop di ribuan teater AS. Hilangnya kompetisi ini, menurut Bonta, akan berdampak langsung pada harga tiket dan pilihan film. Di sisi lain, penyedia TV berbayar dan pelanggannya juga bergantung pada rivalitas kedua raksasa media ini. Jika bergabung, mereka akan menguasai saluran populer seperti CNN, MTV, HGTV, Cartoon Network, dan Nickelodeon.

Meskipun Departemen Kehakiman AS telah menyetujui kesepakatan tersebut bulan lalu dengan alasan akan menguntungkan konsumen dan pekerja, gugatan dari para jaksa agung negara bagian Demokrat ini memicu tuduhan bahwa pemerintahan Trump memberikan keringanan regulasi kepada teman dan donatur. Hubungan David Ellison dengan Presiden Trump—ayahnya, Larry Ellison, pendiri Oracle, dikenal dekat dengan Trump—serta perekrutan mantan pejabat Trump oleh Paramount, memperkuat kecurigaan tersebut.

Para aktor, penulis, dan pekerja industri film juga menentang akuisisi ini karena khawatir akan mengurangi lapangan kerja. Pemilik bioskop khawatir penggabungan studio Warner Bros dan Paramount Pictures akan menghasilkan lebih sedikit film. Namun, Paramount membantah dan berjanji akan memproduksi 30 film per tahun setelah memangkas US$6 miliar biaya infrastruktur, pemasaran, dan tenaga kerja yang tumpang tindih.

Proses hukum diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan, dan Paramount bisa menanggung biaya hingga ratusan juta dolar akibat penundaan. Perusahaan telah memperingatkan bahwa keterlambatan dapat memaksa negosiasi ulang pendanaan, menekan harga saham, atau bahkan membatalkan transaksi. Bagi Indonesia, meski tidak terlibat langsung, gugatan ini menjadi pengingat pentingnya regulasi antimonopoli di era konsolidasi media global. Jika akuisisi ini gagal, bagaimana strategi Paramount selanjutnya untuk bersaing di tengah dominasi Netflix dan Disney?