Perempuan Pulau Kelapa Melawan Ketergantungan Pangan: Hidroponik di Tengah Keterbatasan

Di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, sayur segar bukan lagi sekadar bahan dapur, melainkan barang rebutan yang harganya bisa melonjak dua kali lipat akibat ketergantungan penuh pada pasokan dari Jakarta. Kondisi ini mendorong sekelompok perempuan membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Hijau Daun pada 2018, yang kemudian meraih penghargaan sebagai program urban farming terbaik se-DKI Jakarta pada Oktober 2025 berkat inovasi hidroponik di lahan terbatas.

Setiap kali kapal sayur merapat, warga berebut mendapatkan sayuran yang kerap sudah layu akibat perjalanan laut lebih dari dua jam. Julian Puput Lendri, warga yang merantau ke pulau ini sejak 2019, menceritakan pengalamannya: “Di sini kalau sayur berebut. Sampai ke tukang sayur, semuanya habis. Mending kalau segar, nggak segar pula kita dapetnya, tapi cepat habis.” Harga kangkung misalnya, dari Rp2.500 per ikat di Jakarta menjadi Rp7.500 di pulau. Keresahan inilah yang mendorong para ibu untuk beralih ke hidroponik.

KWT Hijau Daun memanfaatkan lahan 30×10 meter dengan enam rak hidroponik berukuran 180 cm x 2 meter. Mereka menanam kangkung, bayam, sawi, pakcoy, dan cabai. Air hujan yang ditampung di bawah rumah panggung menjadi andalan, dan saat kemarau panjang, warga urunan memanfaatkan air buangan AC. Ketua KWT, Rosda, mengungkapkan bahwa air hujan di pulau ini memiliki pH 0,5 yang justru lebih ideal untuk hidroponik. Pada April lalu, mereka memanen 1,6 kg pakcoy dan 2,6 kg cabai yang langsung habis dibeli warga.

Namun, program ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh 7.716 jiwa di Pulau Kelapa. Ardian, Sekretaris Kelurahan Kepulauan Kelapa, menilai kegiatan ini masih sebatas media pembelajaran. “Tanam, satu bulan setengah panen, selesai masa tanam, itu kan jadi nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan seluruh warga,” katanya. Ia juga menyoroti ketergantungan pada bibit dari pemerintah: “Kalau misal pemerintah dukungannya stop, nggak akan jalan.”

Mayoritas penduduk adalah nelayan yang terbiasa dengan penghasilan harian. Ardian menjelaskan, hal ini membuat warga enggan beralih ke pertanian yang hasilnya harus menunggu berminggu-minggu. “Hasil perkebunan harus menunggu beberapa waktu dan belum menjanjikan dibandingkan modal yang keluar,” ujarnya. Selain itu, lahan menjadi kendala utama—sebagian besar rumah tidak memiliki lantai dua atau atap yang bisa dimanfaatkan.

Nurliati, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu, menegaskan bahwa program urban farming masih dalam tahap pembelajaran. “Tantangan budidaya pertanian di pulau cukup menantang, antara lain keterbatasan lahan, media tanam, air tawar, sarana produksi, serta cuaca kering dan panas,” katanya. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan tanaman lokal seperti kecundang (Tacca leontopetaloides), umbi berkarbohidrat tinggi yang bisa menjadi pangan alternatif saat pasokan terhambat. Namun, tanaman ini nyaris punah karena dianggap gulma. Julian sempat mencoba menanam kecundang dari Pulau Sabira, tetapi gagal karena banjir rob.

Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), menilai hidroponik adalah pilihan realistis untuk pulau kecil, meski tantangan terbesarnya adalah mengubah kebiasaan masyarakat pesisir yang terbiasa memanen, bukan menanam. “Banyak program berhenti setelah satu, dua kali panen karena tidak ada keberlanjutan modal dan akses pasar,” ujarnya. Ia menekankan perlunya pendampingan intensif dan pemetaan kondisi pangan setiap pulau agar program tepat sasaran.

Ke depan, Sudin KPKP berencana mengintegrasikan pengembangan tanaman lokal dengan pelatihan diversifikasi hasil pertanian dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Namun, tanpa kemandirian bibit dan partisipasi aktif warga, upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Pulau Kelapa masih menghadapi jalan panjang. Mampukah inisiatif ini bertahan dan berkembang, atau akan menjadi cerita lain dari program yang mandek setelah panen pertama?