Anak Pengemudi Ojek di Semarang Bisa Sekolah Gratis: Program Kemitraan Jateng Tampung 3.663 Siswa
Baca dalam 60 detik
- Pemprov Jawa Tengah melalui Program Sekolah Kemitraan memberikan akses pendidikan gratis bagi 3.663 siswa dari keluarga prasejahtera di tahun ajaran 2026/2027.
- Program ini menggandeng 139 sekolah swasta, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya menampung 2.390 siswa.
- Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa kondisi ekonomi tidak boleh menjadi penghalang anak untuk melanjutkan pendidikan.
Seorang anak pengemudi ojek di Semarang akhirnya bisa duduk di bangku SMA setelah diterima di Program Sekolah Kemitraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebuah inisiatif yang membuka akses pendidikan gratis bagi ribuan siswa dari keluarga kurang mampu yang gagal masuk sekolah negeri.
Rafa Fidianto, putra seorang pengemudi ojek, adalah salah satu dari 3.663 siswa yang menerima manfaat program tersebut pada tahun ajaran 2026/2027. Sebelumnya, ia sempat mendaftar ke sekolah negeri namun nilai yang diperoleh tidak mencukupi. Kini, ia berseragam SMA dan bercita-cita menjadi tentara. "Saya senang bisa sekolah di sini karena bisa mendapat banyak teman," ujarnya saat berdialog dengan Gubernur Ahmad Luthfi di SMA Laboratorium UPGRIS, Senin (13/7).
Kisah serupa datang dari Kamdani, seorang buruh tani dengan penghasilan harian Rp50 ribu hingga Rp70 ribu. Ia mengaku lega karena anak ketiganya bisa bersekolah tanpa biaya. "Alhamdulillah, anak saya bisa sekolah dan masih mau sekolah. Harapan saya, anak saya bisa hidup lebih ringan," tuturnya. Program ini menjadi penopang bagi keluarga yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan.
Program Sekolah Kemitraan merupakan kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK. Jumlah penerima manfaat meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.390 siswa. Di Kota Semarang sendiri, 51 siswa tersebar di tiga sekolah mitra: SMA Laboratorium UPGRIS (24 siswa), SMK Bina Nusantara (21 siswa), dan SMK Ibu Kartini (6 siswa). Selain pendidikan gratis, 55 siswa juga menerima perlengkapan sekolah dan sepatu, sementara orang tua mendapat paket sembako dari Baznas Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi. "Boleh kita punya sekolah yang berbeda, boleh kita punya latar belakang yang berbeda, tetapi masa depan kalian yang menentukan. Ora usah berkecil hati, ora usah minder," pesannya kepada para siswa. Ia juga meminta sekolah memastikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung humanis, tanpa perpeloncoan atau perundungan.
Program ini menyasar siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak diterima di sekolah negeri. Latar belakang mereka beragam: anak pedagang angkringan, pengemudi ojek, buruh, hingga anak yatim atau yang diasuh kerabat. Luthfi menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan ekonomi. "Mereka harus tetap sekolah, tidak boleh putus sekolah," tegasnya.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan program dan perluasan jangkauan. Dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat, Pemprov Jateng perlu mengalokasikan anggaran yang memadai serta memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta. Apakah model kemitraan ini bisa menjadi solusi permanen untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia?
