Hanya Satu dari 800 Siswi Putus Sekolah: Program Laos-Australia Buktikan Efektivitas
Baca dalam 60 detik
- Program FLIP yang didanai GPE dan dilaksanakan Save the Children berhasil menekan angka putus sekolah siswi rentan di Laos hingga 0,125% pada tahun ajaran 2025-2026.
- Kunjungan delegasi tinggi Laos-Australia ke Luang Namtha menegaskan komitmen bersama dalam transisi pendidikan dasar ke menengah pertama yang kerap menjadi titik rawan.
- Keberhasilan ini membuka peluang replikasi model serupa di negara berkembang lain, termasuk Indonesia yang menghadapi tantangan serupa di daerah terpencil.

Angka putus sekolah di kalangan siswi rentan di Laos anjlok drastis setelah intervensi terpadu melalui program Foundational Learning Improvement Project (FLIP). Dari 800 siswi yang menerima beasiswa dan pendampingan, hanya satu orang yang tidak melanjutkan sekolah pada tahun ajaran 2025-2026. Capaian ini diumumkan dalam kunjungan delegasi tingkat tinggi Laos-Australia ke Provinsi Luang Namtha, 8 Juli lalu.
FLIP merupakan proyek yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) melalui System Transformation Grant dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos bersama Save the Children International sebagai agen pemberi hibah. Proyek ini menyasar 800 siswi rentan di lima provinsi dan sembilan distrik, dengan memberikan beasiswa, kamp musim panas, dan klub khusus perempuan yang fokus pada literasi, numerasi, kesehatan, serta kesejahteraan psikososial.
Kunjungan delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Pendidikan dan Olahraga Dr Daravone Kittiphanh serta Duta Besar Australia untuk Laos Megan Jones bertujuan memantau langsung aktivitas FLIP di sekolah menengah pertama di Distrik Viengphoukha. Mereka berdiskusi dengan guru, siswa, dan anggota masyarakat untuk mengevaluasi dampak program. Para guru melaporkan bahwa pelatihan yang diberikan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pelajaran yang inklusif dan menarik. Sementara itu, para siswa mengaku lebih termotivasi dan percaya diri setelah mengikuti kamp musim panas.
Keberhasilan FLIP menyoroti pentingnya intervensi pada masa transisi kritis dari sekolah dasar ke menengah pertama, ketika banyak anak perempuan di negara berkembang rentan putus sekolah karena faktor ekonomi, budaya, atau jarak tempuh. Program ini menggabungkan bantuan finansial dengan dukungan sosial-emosional yang terbukti efektif menjaga mereka tetap bersekolah. Selain itu, kedutaan Australia juga menyerahkan perlengkapan belajar dan olahraga untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.
Kunjungan diakhiri dengan upacara Baci tradisional dan pertunjukan budaya siswa, yang menandai komitmen bersama antara sekolah, keluarga, komunitas, dan mitra pemerintah dalam mendukung pendidikan anak. Bagi Indonesia, model FLIP menawarkan pelajaran berharga. Di daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Kalimantan, angka putus sekolah perempuan di jenjang transisi juga masih tinggi. Program serupa yang menggabungkan beasiswa dengan pendampingan sosial-emosional bisa menjadi solusi untuk menekan angka tersebut.
Ke depan, tantangan utama adalah memperluas jangkauan program tanpa mengorbankan kualitas pendampingan. Dengan pendanaan yang berkelanjutan dan kemitraan multilateral, model FLIP berpotensi direplikasi di negara-negara ASEAN lain. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan mitra pembangunan mengadopsi pendekatan holistik ini secara lebih luas?



