Bhutan Bayar Keluarga Demi Dorong Kelahiran: Krisis Eksistensial atau Pilihan Baru?

Bhutan, kerajaan kecil di Himalaya yang dikenal dengan konsep Kebahagiaan Nasional Bruto, kini menghadapi dilema kependudukan yang tak biasa. Pemerintah setempat mulai membayar keluarga yang bersedia memiliki anak ketiga atau lebih, sebagai respons terhadap penurunan angka kelahiran yang disebut Perdana Menteri Tshering Tobgay sebagai “krisis eksistensial”.

Melalui program “Third Child Plus” yang diluncurkan bulan lalu, setiap keluarga yang memiliki anak ketiga dan seterusnya akan menerima bantuan tunai bulanan sebesar US$105 (sekitar Rp1,6 juta) hingga anak berusia tiga tahun. Langkah ini diambil setelah data PBB menunjukkan tingkat kesuburan Bhutan turun dari 6,6 anak per wanita pada 1990-an menjadi hanya 1,8 anak saat ini—di bawah level penggantian populasi (2,1).

Dalam pengantar program tersebut, Tobgay menulis bahwa bukti penurunan fertilitas sudah tidak bisa disangkal lagi. Ia memperingatkan bahwa proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas diproyeksikan melonjak dari sekitar 6 persen menjadi 17 persen pada 2050. “Statistik ini mewakili tekanan nyata dan terus bertambah pada tenaga kerja, keberlanjutan fiskal, dan jalinan sosial masyarakat Bhutan,” kata Tobgay, seperti dikutip Bhutan Broadcasting Service.

Program ini didukung oleh Dana Populasi PBB (UNFPA), yang menekankan pentingnya memperluas pilihan bagi setiap individu melalui pengasuhan anak yang terjangkau dan kebijakan sosial yang mendukung. Namun, UNFPA juga mengingatkan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan insentif kelahiran.

Antropolog Shawn Rowlands, yang mengajar di Thimphu, menilai transisi demografi Bhutan berlangsung sangat cepat. Ia mempertanyakan apakah penurunan populasi otomatis harus dipandang sebagai krisis, terutama di negara yang mengutamakan kebahagiaan nasional di atas pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu dari sedikit negara dengan emisi karbon negatif. “Akses yang lebih tinggi terhadap pendidikan dan kesempatan kerja menyebabkan lebih sedikit perempuan yang memiliki anak. Saya sama sekali tidak melihat itu sebagai hal buruk,” ujar Rowlands.

Bagi Indonesia, pengalaman Bhutan memberikan pelajaran berharga. Dengan tingkat kesuburan nasional yang juga terus menurun—dari 2,4 pada 2015 menjadi sekitar 2,1 saat ini—Indonesia mulai merasakan dampak serupa, seperti menurunnya bonus demografi dan meningkatnya beban lansia. Program insentif kelahiran di Bhutan bisa menjadi studi kasus tentang efektivitas kebijakan pronatalis di tengah perubahan sosial-ekonomi yang cepat.

Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah uang cukup untuk mengubah keputusan reproduksi? Ataukah Bhutan—dan negara-negara lain yang menghadapi tren serupa—perlu merancang ulang kebijakan yang tidak hanya mendorong kelahiran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah keluarga tanpa mengorbankan kemajuan perempuan? Jawabannya mungkin akan menentukan apakah krisis populasi benar-benar eksistensial, atau sekadar fase transisi menuju tatanan sosial baru.