ASEAN Desak Akses ke Aung San Suu Kyi: Klaim Kesehatan Tak Cukup
Baca dalam 60 detik
- Myanmar meyakinkan ASEAN bahwa Aung San Suu Kyi dalam kondisi sehat, namun utusan khusus meminta pertemuan langsung untuk verifikasi.
- Pertemuan informal di Bangkok menjadi yang pertama sejak kudeta 2021, dengan tekanan pada implementasi rencana damai lima poin yang mandek.
- Konflik Myanmar telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan mengungsi jutaan, sementara ASEAN mendesak langkah konkret termasuk penghentian kekerasan.
Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN di Bangkok pada Minggu (12/7) menjadi momen pertama kalinya blok regional itu bertatap muka dengan perwakilan Myanmar sejak kudeta militer 2021. Dalam pertemuan yang bertujuan menghidupkan kembali inisiatif perdamaian berusia lima tahun itu, Menteri Luar Negeri Myanmar, Tin Maung Swe, menyatakan bahwa pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dalam keadaan sehat dan akan dirawat dengan baik. Namun, pernyataan tersebut langsung direspons dengan skeptisisme oleh utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro.
Lazaro, yang selama ini berupaya mendapatkan akses bertemu Suu Kyi, mengungkapkan bahwa pernyataan Tin Maung Swe disampaikan dengan nada kekeluargaan—"dia adalah saudara, saudari, jadi kami akan menjaganya". Meski demikian, Lazaro menegaskan perlunya verifikasi langsung. "Kami berkomentar bahwa akan lebih baik jika utusan khusus ASEAN diberi kesempatan bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi untuk memverifikasi klaim tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, telah ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilihnya. Ia divonis atas serangkaian tuduhan—mulai dari hasutan, korupsi, hingga pelanggaran rahasia negara—yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai alat untuk menyingkirkannya dari panggung politik. Meskipun hukuman telah dikurangi, keberadaan Suu Kyi masih menjadi misteri. Lazaro sebelumnya hanya menyebut bahwa ia telah dipindahkan ke "lokasi yang ditentukan" tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Pertemuan di Bangkok ini menjadi ujian bagi upaya ASEAN untuk mendorong Myanmar mematuhi rencana damai lima poin yang disepakati pada 2021. Rencana tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, dan bantuan kemanusiaan. Namun, implementasinya dinilai sangat terbatas. Singapura, melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, menyatakan kekecewaan atas minimnya kemajuan. "Myanmar tetap menjadi bagian integral ASEAN, dan Singapura berharap melihat Myanmar yang damai, stabil, dan makmur," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura. Negeri itu juga menekankan pentingnya dialog antara semua pemangku kepentingan utama Myanmar.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai tetangga dekat dan sesama anggota ASEAN, Indonesia turut berkepentingan dalam stabilitas Myanmar. Konflik yang berkepanjangan berpotensi memicu arus pengungsi dan ketidakstabilan kawasan. Selain itu, Indonesia yang akan menjadi ketua ASEAN pada 2023 diharapkan dapat memainkan peran lebih aktif dalam mendorong perdamaian. Pertemuan informal ini juga menjadi ajang bagi para menteri untuk menegaskan kembali dukungan penuh terhadap utusan khusus ASEAN, yang diizinkan bertemu dengan semua pihak terkait.
Para menteri ASEAN menyerukan langkah-langkah konkret dan terukur dalam implementasi rencana damai, termasuk penghentian kekerasan secara permanen, pembebasan semua tahanan politik, serta pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan di seluruh Myanmar. Namun, dengan Myanmar yang kini dipimpin oleh pemerintahan sipil nominal di bawah Presiden Min Aung Hlaing—mantan panglima militer—pertanyaannya adalah: akankah rezim baru ini benar-benar berkomitmen pada perdamaian, atau hanya sekadar mencari pengakuan internasional? ASEAN tampaknya masih harus bekerja keras untuk memastikan bahwa kata-kata tidak berhenti sebagai janji belaka.
