Kakek Prabowo, Margono, Berperan Mendirikan BNI: Bank Pertama di Indonesia

Di balik berdirinya bank pertama di Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), terdapat sosok yang tak banyak diketahui publik: Margono Djojohadikusumo, kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Bersama Soerachman, Margono menjadi tokoh kunci dalam pendirian BNI yang lahir di tengah gejolak perjuangan mempertahankan kedaulatan ekonomi pasca-kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki bank sentral sendiri. De Javasche Bank (DJB), peninggalan Belanda, masih beroperasi dan menjadi alat potensial bagi Belanda untuk mengacaukan ekonomi republik baru. Di sinilah perdebatan sengit terjadi antara Margono, yang saat itu menjabat anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan Soerachman, Menteri Kemakmuran. Margono bersikukuh Indonesia harus mendirikan bank sentral dengan usaha dan dana sendiri, bukan mewarisi lembaga kolonial. Sementara Soerachman menilai DJB sudah berpengalaman dan memiliki tenaga ahli, sehingga lebih efisien jika dihidupkan kembali.

Perdebatan itu berakhir ketika Belanda mengumumkan niatnya untuk menjajah kembali Indonesia dan menghidupkan DJB sebagai bank sentral berdasarkan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 2 Januari 1946. Ancaman ini membuat gagasan Margono semakin relevan. Dengan restu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Margono bergerak cepat mendirikan bank nasional. Pada September 1945, ia telah mengantongi izin untuk mendirikan BNI dan Yayasan Poesat Bank Indonesia.

Pemerintah kemudian meresmikan BNI sebagai bank sentral pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 tahun 1946. Selain sebagai bank sentral, BNI juga menjalankan fungsi bank umum, seperti memberikan kredit, menerbitkan obligasi, dan menerima simpanan. Margono sendiri duduk sebagai pemimpin awal BNI. Namun, perjalanan BNI tidak mudah. Di tengah perang kemerdekaan, BNI harus menjadi ujung tombak pertempuran ekonomi melawan DJB yang didukung Belanda. BNI menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk melawan mata uang NICA yang diedarkan DJB. Sayangnya, banyak wilayah jatuh ke tangan Belanda, sehingga operasional BNI terhambat. Banyak cabang ditutup dan aset dirampas.

Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, BNI mulai bangkit kembali. Namun, fungsinya sebagai bank sentral mulai memudar pada 1953 ketika pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Status bank sentral BNI resmi dicabut pada 1968, dan sejak itu BNI berubah menjadi bank pelat merah yang kita kenal sekarang.

Bagi pembaca Indonesia, kisah ini mengingatkan bahwa fondasi perbankan nasional dibangun di atas perdebatan ideologis dan perjuangan melawan kolonialisme. Warisan Margono tidak hanya terlihat pada BNI, tetapi juga pada semangat kemandirian ekonomi yang terus relevan di tengah tantangan global saat ini. Pertanyaannya, apakah semangat itu masih terjaga di era perbankan modern yang semakin terintegrasi dengan kapitalisme global?