Krisis Parlemen Jepang: PM Takaichi Mundur dari Rencana Pemangkasan Kursi, Oposisi Terjepit

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akhirnya mengalah pada tekanan politik dengan menunda RUU pemangkasan 45 kursi DPR yang menjadi sumber ketegangan, setelah seluruh fraksi oposisi secara serempak memboikot sidang parlemen. Keputusan yang diumumkan pekan lalu ini mengakhiri kebuntuan legislatif yang mengancam agenda prioritas pemerintah, namun menyisakan pertanyaan besar tentang stabilitas koalisi dan masa depan oposisi yang rapuh.

RUU yang diajukan oleh Partai Demokrat Liberal (LPD) pimpinan Takaichi itu bertujuan mengurangi jumlah kursi proporsional dari 176 menjadi 131 dari total 465 kursi DPR. Meskipun secara teknis hanya memangkas 45 kursi, dampaknya sangat timpang: hampir seluruh kursi oposisi—42 dari 49 kursi Aliansi Reformasi Sentris, 20 dari 28 kursi Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), dan 15 kursi Sanseito—berasal dari jalur proporsional. Sebaliknya, LDP hanya kehilangan 67 dari 315 kursinya. "RUU ini menyatukan oposisi karena mengancam eksistensi mereka," ujar Tadashi Mori, profesor politik dari Universitas Aichi Gakuin.

Boikot yang berlangsung selama dua pekan itu merupakan respons putus asa oposisi yang sadar bahwa jika RUU dibahas, mereka akan kalah suara di DPR yang dikuasai koalisi. "Menolak berdebat adalah satu-satunya taktik yang tersisa," kata Masato Kamikubo dari Universitas Ritsumeikan. Namun, strategi ini berisiko tinggi. Jajak pendapat Kyodo News menunjukkan publik terbelah: 46,1 persen mendukung pemangkasan cepat, sementara 49,1 persen menolak. Tindakan oposisi yang dianggap menghambat parlemen justru memicu kritik bahwa mereka tidak layak memerintah. Seorang anggota parlemen dari kubu penguasa menyebut boikot itu "ketinggalan zaman dan tidak memenuhi harapan rakyat."

Di balik ketegangan ini, dinamika koalisi LDP semakin rumit. Takaichi lebih condong pada Partai Inovasi Jepang (JIP), mitra koalisi junior yang menyelamatkannya setelah LDP berpisah dengan Komeito tahun lalu. Sikap ini membuat DPP dan Sanseito—yang sebelumnya terbuka bekerja sama di Majelis Tinggi—kini ragu. Ketua DPP Yuichiro Tamaki menyatakan "tidak ada prospek" bergabung dengan koalisi jika urusan parlemen tidak berjalan mulus. Sementara pemimpin Sanseito, Sohei Kamiya, bahkan membuka kemungkinan bekerja sama dengan partai lain untuk "menyingkirkan JIP" dalam pemilu lokal tahun depan.

Tekanan juga datang dari internal LDP. Junichi Ishii, sekretaris jenderal partai di majelis tinggi yang dikenal tidak akur dengan Takaichi, secara terbuka mengkritik pendekatan perdana menteri. "Pemerintahan jangka panjang akan mungkin terjadi jika bisa berinteraksi serius dengan oposisi," ujarnya dalam sebuah program internet. Pernyataan ini menandai keretakan langka di tubuh partai berkuasa yang selama ini solid di belakang Takaichi, yang popularitasnya tetap tinggi di jajak pendapat.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini relevan mengingat Jepang adalah mitra dagang utama dan investor besar di sektor infrastruktur serta manufaktur. Ketidakstabilan politik di Tokyo dapat memperlambat pengambilan keputusan terkait bantuan pembangunan dan investasi, termasuk dalam proyek kereta cepat dan energi bersih. Selain itu, kebuntuan parlemen Jepang juga mengurangi kapasitas negara itu untuk merespons krisis global seperti inflasi dan konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga komoditas.

Ke depan, pertanyaan terbesar adalah apakah Takaichi mampu mempertahankan koalisi yang rapuh ini tanpa mengorbankan agenda reformasi. Jika LDP terlalu bergantung pada JIP, partai-partai lain akan semakin menjauh. "Jika LDP tidak bisa mengamankan kerja sama DPP dan malah terlalu bergantung pada JIP, pemerintahan akan semakin sulit," prediksi Mori. Sementara oposisi, meski selamat dari pemangkasan kursi, harus menghadapi risiko kehilangan kepercayaan publik karena dianggap menghalangi kerja parlemen. Di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global, rakyat Jepang mungkin tidak akan sabar menunggu lama.