Pemprov DKI Siapkan 11 Rusun Baru, Marunda dan Rorotan Jadi Prioritas
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah DKI Jakarta akan membangun 11 rumah susun baru di berbagai lokasi, dengan Marunda Cluster C dan Rorotan IX sebagai proyek prioritas.
- Pembangunan rusun ini merupakan sinergi dengan program tiga juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menggunakan APBD untuk sebagian tower.
- Gubernur Pramono Anung menargetkan rusun sebagai solusi hunian layak bagi pengantin muda di tengah keterbatasan lahan dan harga properti yang tinggi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru yang tersebar di sejumlah kawasan ibu kota. Dari total tersebut, dua proyek di antaranya—Rusun Marunda Cluster C dan Rorotan IX—menjadi prioritas yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Rusun Marunda Cluster C direncanakan memiliki lima tower, dengan satu tower dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, Rusun Rorotan IX akan terdiri dari tujuh tower, dua di antaranya juga menggunakan APBD. Sisanya akan dikerjasamakan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam kerangka program tiga juta rumah.
"Dua yang akan dibangun dalam waktu dekat, yaitu Marunda klaster C sebanyak lima tower dan Rorotan sembilan tujuh tower," ujar Pramono dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026). Ia menambahkan bahwa sembilan rusun lainnya akan dibangun secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
Lokasi-lokasi rusun baru tersebut meliputi Muara Angke, Marunda C, Komarudin, Rorotan IX, Cakung Km 2, Tongkol Tahap III, Marunda A, Marunda B, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan Daan Mogot Km 18. Pemilihan titik-titik ini dinilai strategis untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak di pusat kota.
Menurut Pramono, penyediaan hunian vertikal menjadi solusi atas dua masalah utama: keterbatasan lahan di Jakarta dan tingginya harga rumah tapak. Ia secara khusus menyasar kebutuhan pengantin muda yang kerap kesulitan memiliki tempat tinggal sendiri. "Saya berharap pembangunan rumah susun ini bisa menjawab kegelisahan, terutama bagi para pengantin muda untuk punya rumah di Jakarta," kata dia.
Sinergi dengan Kementerian PKP menjadi kunci percepatan proyek ini. Program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat memberikan kerangka pendanaan dan teknis yang memungkinkan Pemprov DKI memperbanyak pasokan rusun tanpa membebani APBD secara penuh. Namun, masih ada pertanyaan mengenai jadwal penyelesaian dan mekanisme penghunian—apakah akan menggunakan sistem sewa atau kepemilikan bersubsidi.
Ke depan, keberhasilan proyek ini akan diukur dari kemampuan menekan backlog perumahan di Jakarta yang terus membengkak seiring urbanisasi. Akankah 11 rusun baru cukup untuk mengatasi kebutuhan hunian layak, atau justru menjadi awal dari gelombang pembangunan serupa di wilayah penyangga? Waktu yang akan menjawab.
