Tito Karnavian Desak Kepala Daerah Serius Tangani Kusta: Bukan Sekadar Seremoni

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan kusta tidak boleh lagi dipandang sebagai program rutin daerah. Dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat (10/7), ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan eliminasi penyakit ini sebagai prioritas strategis yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tito mengingatkan bahwa Indonesia masih berada dalam daftar negara dengan jumlah temuan kasus baru kusta yang mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk memutus rantai penularan dan menghapus stigma sosial yang melekat pada penyandang kusta. Menurutnya, tanpa komitmen politik dari pimpinan daerah, upaya penanganan hanya akan berjalan di tempat.

“Saya ingin menyentuh wake up call untuk kita semua, jangan menganggap acara ini sebagai seremoni biasa,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi. Ia menekankan bahwa kualitas SDM merupakan fondasi pembangunan daerah. Jika persoalan kesehatan seperti kusta tidak ditangani secara serius, maka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan optimal.

Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae dan dapat disembuhkan dengan pengobatan multidrug therapy (MDT) yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada deteksi dini dan kepatuhan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas. Tito meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan skrining, menemukan kasus sejak awal, serta memperkuat edukasi publik agar penderita tidak dikucilkan.

Untuk memastikan keseriusan daerah, Kemendagri tengah mengkaji pencantuman indikator penanganan kusta dan tuberkulosis (TBC) dalam program penghargaan kepada pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan menciptakan kompetisi sehat antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. “Salah satu kriteria yang saya pikirkan adalah daerah yang paling pro terhadap program kesehatan, termasuk yang programnya bagus untuk tangani TBC dan lepra,” kata Tito.

Ia juga mengingatkan bahwa komitmen kepala daerah harus tercermin dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan. Tanpa political will dari level tertinggi, program hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak signifikan. “Kalau di tingkat atas tidak serius, diserahkan ke dinas kesehatan, hanya akan business as usual,” tegasnya.

Langkah Kemendagri ini mendapat sambutan positif dari para pegiat kesehatan. Mereka menilai bahwa insentif berbasis kinerja dapat mendorong daerah lebih agresif dalam menemukan dan mengobati pasien kusta. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mengukur dampak, bukan sekadar angka administratif. Akankah kebijakan ini mampu mengubah wajah penanganan kusta di Indonesia? Jawabannya bergantung pada sejauh mana kepala daerah bersedia menjadikan kesehatan sebagai prioritas nyata, bukan sekadar slogan.