Jepang Longgarkan Aturan Data Pribadi demi AI: Risiko Privasi vs. Ambisi Teknologi

Parlemen Jepang resmi mengesahkan perubahan undang-undang perlindungan data pribadi yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk menggunakan informasi sensitif tanpa persetujuan individu, sebagai bagian dari strategi nasional mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI). Keputusan yang diambil pada Jumat lalu ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan privasi negara tersebut, yang selama ini dikenal ketat dalam mengatur data warganya.

Revisi undang-undang tersebut memungkinkan data yang dikumpulkan dari media sosial dan platform lain—mencakup ras, keyakinan pribadi, riwayat medis, dan catatan kriminal—digunakan untuk keperluan AI dan analisis statistik, selama tidak mengidentifikasi individu secara langsung. Langkah ini diambil di tengah desakan kalangan bisnis yang menilai aturan sebelumnya terlalu membatasi inovasi, terutama dalam pengembangan AI yang membutuhkan data dalam jumlah besar.

Pemerintah Jepang menempatkan pengembangan AI domestik sebagai prioritas keamanan nasional dan perlindungan data. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah anggota parlemen menyoroti risiko penyalahgunaan data sensitif tanpa sepengetahuan pemiliknya. “Kami khawatir warga tidak menyadari bahwa informasi pribadi mereka bisa digunakan untuk tujuan yang tidak mereka ketahui,” ujar seorang legislator dalam sidang paripurna.

Selain revisi undang-undang perlindungan data, parlemen Jepang juga mengesahkan undang-undang terpisah yang mengizinkan pemerintah menyediakan data yang dimilikinya kepada perusahaan swasta dan lembaga riset. Data tersebut akan digunakan untuk mengembangkan teknologi canggih seperti AI dan kendaraan otonom. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah pengembangan teknologi mengemudi mandiri dengan menggabungkan data GPS swasta dan informasi geografis milik pemerintah.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini menjadi pelajaran berharga. Di tengah dorongan serupa untuk memanfaatkan data bagi pengembangan AI dan ekonomi digital, Indonesia masih bergulat dengan perlindungan data pribadi yang belum sepenuhnya matang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan pada 2022 masih dalam tahap implementasi, dan belum ada ketentuan spesifik mengenai penggunaan data untuk AI. “Jepang menunjukkan bahwa keseimbangan antara inovasi dan privasi itu rumit. Indonesia perlu belajar dari pengalaman mereka, terutama dalam hal pengawasan dan sanksi,” kata seorang pengamat kebijakan digital dari Universitas Indonesia.

Ke depan, efektivitas aturan baru Jepang akan diuji oleh dua hal: seberapa ketat pengawasan terhadap perusahaan yang mengakses data sensitif, dan sejauh mana publik dapat mempertahankan kendali atas informasi pribadi mereka. Pertanyaan yang menggantung: apakah langkah ini akan mempercepat lahirnya AI buatan Jepang yang kompetitif, atau justru membuka celah bagi pelanggaran privasi yang lebih luas?