Gencatan Senjata Tak Cukup: Warga Kamboja Masih Terjebak di Kamp Pengungsian Akhir Tahun

Gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand yang disepakati pada Desember 2025 belum mampu memulihkan kehidupan warga di perbatasan barat Kamboja. Hingga pertengahan Juni 2026, puluhan keluarga di Provinsi Pursat masih bertahan di kamp pengungsian, terhalang oleh kontainer militer dan pagar kawat berduri yang dipasang tentara Thailand setelah tembakan berhenti.

Menurut catatan otoritas setempat, terdapat 69 keluarga dengan total 203 jiwa yang mengungsi di dua lokasi penampungan di Komune Pramuoy, Distrik Veal Veng. Sebanyak 61 keluarga di antaranya menempati gedung Sekolah Menengah Hun Sen Pramuoy, sementara delapan keluarga lainnya berlindung di Pagoda Pramuoy. Dari jumlah tersebut, 104 orang adalah perempuan dan 53 anak-anak berusia di bawah 15 tahun.

Sam Sary, seorang ibu yang rumahnya berada di Komune Thmar Da, menceritakan bahwa keluarganya sempat kembali ke rumah setelah pertempuran mereda, namun mendapati rumah rusak dan banyak barang hilang. "Kawat berduri sekarang sangat dekat dengan rumah kami. Kami tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi," ujarnya. Ia mendesak pemerintah Kamboja dan Thailand segera menemukan solusi agar warga sipil bisa kembali hidup normal.

Yong Raem, warga Thmar Da sejak 1999, mengungkapkan bahwa tentara Thailand justru bergerak lebih jauh masuk ke wilayah Kamboja setelah gencatan senjata. "Sebelumnya, orang-orang tinggal di sana dengan kebun karet, kebun durian, dan pertanian. Sekarang sekitar setengah penduduk masih belum bisa kembali," katanya. Ia menambahkan, pendapatan keluarganya anjlok menjadi nol karena tidak bisa menggarap lahan.

Bagi anak-anak, kehidupan di kamp telah menjadi keseharian yang pahit. Mach Rasmey, sembilan tahun, yang duduk di kelas tiga di sekolah darurat kamp, mengaku merindukan rumah dan sekolah lamanya. "Di sini saya bisa belajar, tapi tidak bisa bertani atau melakukan hal lain. Di rumah kami punya tanah, tanaman, dan hewan," ujarnya. Ketika ditanya apa yang menghalangi keluarganya pulang, ia menjawab singkat: "Thailand mengepung rumah kami."

Pemerintah Kamboja telah berupaya menarik perhatian internasional. Pada 27 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn mengunjungi Thmar Da bersama staf diplomatik dan perwakilan organisasi internasional. Ia menegaskan komitmen Kamboja menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai melalui hukum internasional dan menolak perubahan batas wilayah dengan kekerasan. Namun, bagi warga seperti Li Mao, 60 tahun, diplomasi belum membawa perubahan. "Kami ingin tanah kami kembali. Jika kontainer-kontainer itu dipindahkan, kami bisa membangun rumah dan bertani lagi," katanya.

Bagi Indonesia, situasi di perbatasan Kamboja-Thailand menjadi pengingat akan kerapuhan perdamaian di kawasan ASEAN. Sebagai negara yang turut aktif dalam mekanisme penyelesaian sengketa regional, Indonesia berkepentingan mendorong dialog bilateral yang lebih efektif agar konflik serupa tidak berlarut-larut dan menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Kehadiran militer asing di wilayah negara anggota ASEAN juga berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.

Hampir setahun setelah pertempuran mereda, warga di kamp-kamp pengungsian itu masih menanti kepastian. Mereka tidak lagi sekadar menunggu perdamaian, melainkan menunggu izin untuk pulang ke rumah yang tak kunjung mereka dapatkan.