Laos Siapkan Lima Jurus Jitu Jinakkan Inflasi di Bawah 7 Persen pada 2026

Bank sentral Laos, Bank of the Lao PDR (BOL), mengumumkan paket kebijakan lima langkah yang dirancang untuk mengendalikan inflasi dan menjaga rata-rata laju kenaikan harga di bawah 7 persen sepanjang tahun 2026. Langkah ini diumumkan Gubernur BOL Bounkham Vorachit dalam sidang istimewa Majelis Nasional Laos, Selasa (7/7), dan dilaporkan oleh Lao Security News keesokan harinya.

Paket tersebut menjadi respons atas tekanan inflasi yang terus membayangi perekonomian Laos, terutama akibat fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan tinggi pada impor barang kebutuhan pokok. Dengan target inflasi yang ambisius, BOL berupaya membangun kembali kepercayaan terhadap mata uang lokal, kip, yang kerap tertekan di pasar informal.

Langkah pertama adalah stabilisasi nilai tukar dengan cara mempersempit selisih antara kurs di bank komersial dan pasar gelap. BOL juga akan memperluas pasar valuta asing bagi perusahaan besar serta memastikan ketersediaan devisa untuk impor esensial, terutama bahan bakar minyak. Langkah ini krusial mengingat Laos mengimpor hampir seluruh kebutuhan energinya.

Kedua, bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati dengan mengendalikan jumlah uang beredar melalui penyesuaian suku bunga acuan, giro wajib minimum, dan penerbitan obligasi jangka pendek. Ketiga, pengelolaan devisa diperketat dengan mendorong agar lebih banyak hasil ekspor masuk ke sistem perbankan, mempromosikan penggunaan kip dalam transaksi domestik, serta memperluas penggunaan mata uang regional dalam perdagangan dengan negara tetangga. Regulasi perdagangan emas juga akan diperketat, dan pengelolaan utang luar negeri diperbaiki.

Langkah keempat adalah perbaikan manajemen harga barang kebutuhan pokok, sementara langkah kelima mendorong investasi produktif dengan meminta bank komersial memperluas kredit berkualitas ke sektor pertanian, industri pengolahan, dan usaha kecil-menengah (UKM). BOL menilai sektor-sektor ini memiliki efek berganda tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan ketergantungan impor.

Bagi Indonesia, kebijakan Laos ini relevan mengingat tantangan serupa dihadapi negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian global. Laos, yang ekonominya relatif kecil dan terbuka, kerap menjadi indikator awal efektivitas kebijakan moneter di kawasan. Jika berhasil, pendekatan kombinasi pengendalian moneter dan insentif sektoral bisa menjadi referensi bagi bank sentral lain, termasuk Bank Indonesia, dalam merancang bauran kebijakan.

Namun, skeptisisme tetap muncul. Sejumlah ekonom menilai target inflasi 7 persen terlalu optimistis mengingat inflasi Laos masih berada di kisaran dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan paket ini sangat tergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan BOL menekan spekulasi di pasar valuta asing informal. Pertanyaan besarnya, mampukah Laos mempertahankan disiplin fiskal dan moneter tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung pada investasi asing dan pariwisata?