MOH Singapura Buka Suara soal Sistem Rating Panti Jompo: Layak Ditiru?

Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura menyatakan terbuka untuk mempelajari kemungkinan penerapan sistem rating publik bagi panti jompo, meskipun setiap kerangka kerja harus dirancang sesuai dengan konteks layanan kesehatan di negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan Wakil Direktur Jenderal Regulasi Kesehatan MOH, Dr Raymond Chua, dalam sebuah podcast CNA Deep Dive pada Kamis (9/7).

Wacana ini mengemuka setelah dua panti jompo, Windsor Convalescent Home dan LC Nursing Home, kehilangan izin operasionalnya dalam rentang waktu berdekatan. Temuan inspeksi mengungkap pelanggaran regulasi serius yang memicu pertanyaan publik tentang akses keluarga terhadap informasi kualitas dan keamanan panti sebelum memutuskan menempatkan orang tua mereka.

Saat ini Singapura belum memiliki sistem rating atau klasifikasi bintang untuk panti jompo yang dapat diakses publik. Prof Andy Ho dari Nanyang Technological University membandingkan dengan sistem di Amerika Serikat dan Australia, di mana portal pemerintah menerbitkan kinerja panti jompo berdasarkan indikator seperti keselamatan, rasio staf, kualitas perawatan, dan pengalaman penghuni. Menurutnya, sistem semacam itu memudahkan keluarga membandingkan dan membuat keputusan yang lebih tepat.

Dr Chua mengakui bahwa MOH terbuka untuk bergerak ke arah tersebut, namun mengingatkan agar tidak menyederhanakan proses yang kompleks. “Meskipun kami ingin beralih ke sistem rating bintang, kami harus sadar bahwa layanan kesehatan sangat kompleks. Sulit menilai tingkat perawatan atau keamanan hanya berdasarkan rating, karena ini bukan sekadar kotak centang,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keluarga yang memilih panti jompo perlu mempertimbangkan faktor lain seperti keterjangkauan biaya, lokasi, program khusus, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan penghuni.

Diskusi juga menyentuh soal publikasi temuan inspeksi. MOH selama ini hanya membagikan hasil audit kepada pemilik izin, yang bertanggung jawab melakukan perbaikan. Dr Chua menilai wajar jika keluarga menginginkan jaminan kualitas, tetapi penyedia layanan harus diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki kekurangan sebelum temuan diumumkan ke publik. “Jika kami harus menutup semua orang karena kekurangan kecil, itu tidak akan menjadi hasil yang baik bagi penghuni,” katanya.

Prof Ho menekankan bahwa sistem rating di luar negeri biasanya menilai lebih dari sekadar persyaratan keselamatan minimum, termasuk indikator perawatan yang berpusat pada individu, rasio staf terhadap penghuni, dan kualitas hidup. Australia bahkan mempublikasikan survei dari penghuni sendiri. Meskipun tidak ada sistem yang sempurna, ia berargumen bahwa kerangka penilaian yang transparan dapat menciptakan kompetisi sehat antar penyedia dan meringankan beban keluarga yang harus mengunjungi banyak fasilitas. “Jika ada kriteria penilaian yang sama dan transparan untuk semua panti jompo, akan lebih mudah dan nyaman bagi anggota keluarga untuk membuat keputusan tanpa harus melakukan riset sendiri,” ujarnya.

Dr Chua menambahkan bahwa peningkatan standar panti jompo membutuhkan lebih dari sekadar regulasi. Penyedia layanan perlu memiliki struktur tata kelola yang kuat, pelatihan staf yang memadai, pengawasan keuangan yang baik, serta secara rutin meminta masukan dari penghuni dan keluarga. Keluarga juga didorong untuk aktif bertanya dan memberikan umpan balik kepada panti atau MOH. “Jika ada kekurangan atau area yang bisa ditingkatkan, sampaikan ke panti jompo, atau jika tidak, ke MOH atau AIC, dan mari kita lihat bagaimana kita bisa meningkatkan ekosistem secara bersama,” katanya.

Dalam konteks Singapura yang akan menjadi masyarakat super-aged, Dr Chua menegaskan bahwa panti jompo ditujukan terutama bagi mereka dengan kebutuhan medis atau keperawatan kompleks yang tidak bisa dirawat dengan aman di rumah. Pemerintah terus memperluas alternatif seperti perawatan di rumah, pusat penuaan aktif, dan layanan berbasis komunitas untuk membantu lansia tetap tinggal di lingkungan mereka. “Di sinilah kami ingin sebagian besar lansia berada, bukan di panti jompo,” ujarnya.

Pertanyaan yang tersisa adalah apakah sistem rating publik dapat diadaptasi tanpa menimbulkan beban administratif berlebihan atau justru mendorong manipulasi indikator. Singapura tampaknya akan mengkaji secara hati-hati sebelum mengambil langkah serupa dengan negara lain.