Ruang Fiskal Inggris Menyempit, Sinyal Pelonggaran Kebijakan Terhambat

Ketidakpastian kebijakan fiskal Inggris meningkat menjelang transisi kepemimpinan ke Andy Burnham, namun beban utang yang tinggi dan biaya pinjaman yang terindeks inflasi membuat pelonggaran besar-besaran sulit dilakukan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings dalam laporan terbarunya menegaskan bahwa disiplin pasar akan membatasi perubahan signifikan pada aturan fiskal, terutama karena risiko terhadap imbal hasil obligasi pemerintah (gilt).

Fitch memperkirakan pergeseran komposisi fiskal ke arah belanja hanya akan terjadi dalam skala terbatas. Pasalnya, ruang untuk menaikkan pajak semakin sempit, sementara tekanan belanja dari berbagai sektor terus menguat. Meski Burnham memiliki posisi yang lebih kuat di parlemen dan tingkat persetujuan publik yang lebih tinggi, yang dapat mendukung stabilitas politik jangka pendek, kondisi fiskal yang ketat tetap menjadi penghalang utama.

Volatilitas imbal hasil gilt yang dipicu oleh ketidakpastian fiskal telah membebani sentimen investor. Fitch mencatat bahwa kekhawatiran akan pelonggaran aturan fiskal menjadi pemicu utama gejolak tersebut. Pemerintah Partai Buruh kini menempatkan aturan fiskal sebagai prioritas, sebagian sebagai benteng terhadap tekanan belanja dari internal partai, serta sebagai upaya memperbaiki kerangka fiskal.

Fitch juga menyoroti bahwa tingginya imbal hasil gilt nominal lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi pasar terhadap suku bunga kebijakan, yang lima tahun ke depan lebih tinggi 150 basis poin dibandingkan zona euro, serta tekanan inflasi baru-baru ini. Faktor lain yang turut berperan adalah percepatan quantitative tightening dan penurunan permintaan dari sektor dana pensiun. Kini, porsi gilt yang lebih besar dimiliki oleh investor yang lebih sensitif terhadap harga dan untuk tujuan perdagangan, sehingga memperkuat sensitivitas imbal hasil terhadap guncangan global dan domestik.

Bagi Indonesia, kondisi fiskal Inggris yang ketat ini memberikan pelajaran berharga. Sebagai negara dengan rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah (sekitar 40%), Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Namun, tren kenaikan suku bunga global dan quantitative tightening di negara maju dapat memicu arus modal keluar dari pasar emerging, termasuk Indonesia. Investor asing cenderung beralih ke aset safe haven seperti gilt jika imbal hasilnya menarik, sehingga berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah Indonesia.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Inggris dapat mempertahankan kredibilitas fiskalnya di tengah tekanan belanja dan perlambatan ekonomi. Jika imbal hasil gilt terus meningkat, beban bunga utang akan semakin berat, mempersempit ruang untuk stimulus. Skenario ini bisa menjadi peringatan bagi negara-negara dengan utang tinggi, termasuk Indonesia, untuk menjaga disiplin fiskal dan tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri.