Enam Halte Transjakarta Baru Disiapkan untuk Skema Naming Rights
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI Jakarta menargetkan enam halte Transjakarta tambahan untuk kerja sama hak penamaan guna meningkatkan pendapatan non-tiket.
- Skema naming rights telah diterapkan di delapan halte, dengan Swadarma Paragon menjadi yang terbaru, didukung CSR PT Paragon Technology and Innovation.
- Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya kepercayaan dunia usaha dalam pembangunan Jakarta melalui kolaborasi publik-swasta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperluas skema kerja sama hak penamaan (naming rights) pada halte Transjakarta. Setelah delapan halte sebelumnya berhasil menjalin kemitraan dengan berbagai merek, kini enam lokasi baru disiapkan untuk ditawarkan kepada dunia usaha. Langkah ini tidak hanya memperkuat kolaborasi publik-swasta, tetapi juga menjadi sumber pendapatan alternatif di luar tiket.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pihaknya masih memiliki enam titik yang akan diusulkan untuk kerja sama serupa. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon dan RPTRA Bhineka, Kamis (9/7). Menurutnya, partisipasi swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di ibu kota.
Halte Swadarma Paragon menjadi contoh konkret kolaborasi tersebut. Fasilitas ini didukung oleh program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan di balik merek kosmetik Wardah. Dengan demikian, total halte yang telah menggunakan skema naming rights menjadi delapan, termasuk Bundaran HI Astra, Senayan Bank DKI, Widya Chandra Telkomsel, Cawang Sentral 1 Polypaint, Petukangan D'MASIV, Senen Toyota Rangga, dan Setiabudi Integritas.
Skema naming rights bukan sekadar penambahan nama merek di halte. Bagi Pemprov DKI, ini adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan di luar tiket (non fare box revenue) yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan transportasi publik. Dengan melibatkan swasta, beban anggaran daerah dapat dikurangi, sementara perusahaan mendapatkan eksposur merek yang tinggi di titik-titik strategis Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa pemerintah terus membuka ruang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi. "Perlu keterlibatan swasta dan salah satu yang dilakukan oleh Paragon termasuk RPTRA, ini menurut saya sangat-sangat baik," ujarnya. Ia berharap kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta semakin kuat, sehingga lebih banyak lagi kolaborasi serupa yang terwujud.
Ke depan, Pemprov DKI akan mengidentifikasi enam halte yang potensial untuk ditawarkan. Kriteria pemilihan meliputi lokasi strategis, volume penumpang tinggi, dan potensi visibilitas merek. Jika berhasil, skema ini dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengelola transportasi publik secara berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah minat swasta akan terus mengalir di tengah dinamika ekonomi nasional?
