Krisis 1MDB: Total Kewajiban Pemerintah Capai Rp171 Triliun, Sidang Rosmah Mundur ke 2027
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Malaysia mengungkap total kewajiban 1MDB mencapai RM51,4 miliar, mempertegas beban fiskal yang masih membayangi negara.
- Sidang gugatan US$346 juta terhadap Rosmah baru akan dimulai Juni 2027, sementara sidang Mareva dijadwalkan September 2026.
- Kasus ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat pengawasan lembaga keuangan negara guna mencegah skandal serupa.
Pemerintah Malaysia mengonfirmasi bahwa total kewajiban yang harus ditanggung negara terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) mencapai RM51,4 miliar atau setara Rp171 triliun, angka yang jauh melampaui estimasi awal dan kembali memicu perdebatan tentang akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Pengakuan ini disampaikan Kementerian Keuangan Malaysia di tengah hiruk-pikuk politik menjelang pemilihan negara bagian Johor. Angka tersebut mencakup pembayaran pokok, bunga, dan biaya restrukturisasi utang 1MDB yang telah berlangsung hampir satu dekade. Sebagai perbandingan, kewajiban ini setara dengan sekitar 3,5% dari produk domestik bruto Malaysia pada 2025.
Dalam perkembangan terpisah, pengadilan Malaysia menetapkan bahwa sidang penuh gugatan perdata senilai US$346 juta terhadap Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri Najib Razak, baru akan dimulai pada Juni 2027. Sidang pendahuluan terkait pembekuan aset (Mareva) dijadwalkan berlangsung pada 28 September 2026. Penundaan ini memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai proses hukum berjalan terlalu lambat.
Bagi Indonesia, skandal 1MDB menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola lembaga keuangan negara. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa utang yang tidak transparan dapat membebani anggaran negara selama bertahun-tahun. Indonesia sendiri pernah menghadapi kasus serupa dengan skandal Bank Century dan Jiwasraya, meskipun skalanya tidak sebesar 1MDB. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia menilai bahwa pengawasan ketat terhadap lembaga investasi negara seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) perlu diperkuat untuk mencegah potensi kerugian serupa.
Di sisi politik, pengumuman ini muncul di tengah ketegangan antara koalisi pemerintah dan oposisi menjelang pemilihan Johor. Mantan Menteri Khairy Jamaluddin menuding Pakatan Harapan menggunakan taktik ketakutan untuk memenangkan suara, sementara Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mendesak agar Barisan Nasional tidak diberi mayoritas dua pertiga demi menjaga keseimbangan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membantah tuduhan pembelian mobil BMW baru untuk keperluan pribadi dan menegaskan bahwa bantuan pemerintah tidak diskriminatif berdasarkan afiliasi politik.
Ke depan, publik Malaysia menanti apakah proses hukum 1MDB akan membuahkan hasil yang memadai atau justru terus tertunda. Pertanyaan besarnya: akankah pengadilan mampu menyelesaikan kasus ini sebelum generasi baru melupakannya?
