Krisis Kuba: Rakyat Kehilangan Harapan pada Pemerintah, Menanti 'Penyelamatan' AS

Krisis ekonomi yang melanda Kuba telah mencapai titik nadir baru, di mana warga yang putus asa kini lebih menggantungkan harapan pada Amerika Serikat ketimbang pada pemerintah mereka sendiri. Seorang warga Havana, dalam wawancara dengan peneliti, mengungkapkan sentimen yang kini meluas: “Kami menunggu orang Amerika untuk menyelamatkan kami.” Pernyataan ini mencerminkan pergeseran drastis dari solidaritas nasional yang pernah menyatukan rakyat Kuba di masa lalu.

Kunjungan terbaru seorang akademisi pada awal Juni 2025 menemukan bahwa krisis saat ini berbeda secara fundamental dengan “Periode Khusus” pasca-runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an. Meskipun saat itu kelangkaan pangan dan listrik sangat parah—hingga rata-rata warga kehilangan 5-25% berat badan—warga masih percaya bahwa pemimpin mereka turut menderita. Kini, keyakinan itu telah sirna. Akses internet yang meluas memungkinkan warga melihat sendiri gaya hidup mewah para elite, termasuk keluarga Castro dan militer yang mengendalikan konglomerat GAESA.

“Kami punya internet sekarang. Kami bisa membaca sendiri, dan kami jauh lebih sulit dibohongi,” ujar seorang warga. Akibatnya, propaganda pemerintah kehilangan pengaruh. Slogan-slogan revolusioner mulai terhapus dari ruang publik, dan surat kabar partai Granma sulit ditemukan. Warga beralih ke berita luar negeri untuk memahami kondisi mereka, yang justru memperkuat rasa dikhianati oleh pemimpin sendiri.

Krisis ini diperparah oleh blokade minyak yang diberlakukan mantan Presiden Donald Trump pada Februari 2025, yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan listrik. Namun, berbeda dengan 30 tahun lalu, warga kini tidak lagi menyalahkan embargo AS sepenuhnya. Mereka justru menuntut tekanan AS terus berlanjut, namun lebih ditargetkan pada elite. “Sudah waktunya mereka menderita seperti kami,” kata seorang perempuan yang bekerja di toko suvenir. Pemerintah Kuba perlahan-lahan menyerah, dengan Presiden Miguel Díaz-Canel mengumumkan perluasan sektor swasta dan langkah-langkah investasi asing, terutama dari diaspora Kuba di Florida.

Bagi Indonesia, krisis Kuba menawarkan pelajaran tentang pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi negara, stabilitas sosial bisa runtuh dengan cepat. Meskipun konteksnya berbeda, Indonesia yang juga memiliki sejarah sentralisme ekonomi perlu mencermati bagaimana kesenjangan informasi dan kekuasaan dapat mengikis legitimasi pemerintah. Di era digital, akses informasi yang setara menjadi kunci untuk menjaga kohesi sosial.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah tekanan AS yang terus-menerus mampu memaksa elite Kuba berbagi beban krisis, atau justru memperdalam jurang pemisah antara penguasa dan rakyat? Dengan tingkat kebencian yang begitu dalam, masa depan revolusi Kuba tampak semakin suram.