Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Tetap Ikuti Mekanisme, Kolaborasi Daerah Diperkuat
Baca dalam 60 detik
- Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus berjalan sesuai aturan meski Presiden mendorong percepatan untuk menjangkau 4 juta anak putus sekolah.
- Pemerintah daerah diminta segera melengkapi administrasi lahan, seperti sertifikat tanah, agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen bisa direalisasikan tahun ini.
- Kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci percepatan pengentasan kemiskinan, dengan daerah seperti Subulussalam dan Indragiri Hulu melaporkan progres pembangunan dan pembaruan data sosial.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa percepatan program Sekolah Rakyat tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku. Dalam audiensi dengan tiga pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (9/7), ia menyatakan bahwa seluruh tahapan pembangunan dan pengelolaan sekolah bagi anak-anak miskin harus tetap mengikuti aturan Kementerian Sosial agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Agus Jabo mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan program ini berjalan cepat karena masih ada sekitar 4 juta anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergesaan tanpa prosedur yang jelas justru bisa menghambat akuntabilitas. "Presiden memang maunya cepat, tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah kelengkapan administrasi lahan. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Agus Jabo meminta agar sertifikat tanah segera diserahkan. "Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen tahun ini," tegasnya. Bupati Singkil Safriadi Oyon merespons positif dan berjanji akan membuktikan kesiapan lahan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Rasyid melaporkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya sudah memasuki tahap akhir dengan progres 74 persen. Untuk mengejar target penyelesaian pada 14 Juli, berbagai unsur dikerahkan bekerja secara bergantian. Ini menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang baik, percepatan tetap bisa dilakukan tanpa melanggar prosedur.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, memaparkan sejumlah tantangan pelayanan sosial, termasuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terkendala sarana dan prasarana. Daerahnya juga gencar memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026. Selain itu, lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) disiapkan untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang disinergikan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menanggapi berbagai usulan daerah, Agus Jabo menegaskan bahwa pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. "Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi," pungkasnya.
Ke depan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi dan memperbarui data penerima manfaat. Akankah target 4 juta anak yang belum sekolah bisa terkejar tanpa mengorbankan tata kelola yang baik?
