Korea Utara Kecam Kerja Sama Pertahanan Jepang-Korsel: 'Aksi Bodoh yang Mengundang Kehancuran'
Baca dalam 60 detik
- Pyongyang mengecam rencana perjanjian ACSA antara Tokyo dan Seoul sebagai langkah akhir pembentukan aliansi militer yang mengancam stabilitas Semenanjung Korea.
- Kerja sama pertahanan bilateral yang meliputi pengisian bahan bakar udara dan latihan SAR dinilai sebagai bagian dari upaya trilateral AS-Jepang-Korsel yang memicu ketegangan.
- Korea Utara menegaskan tidak akan mundur dari postur militer yang dibangun di atas kekuatan senjata nuklir, meningkatkan risiko konfrontasi di kawasan.
Korea Utara kembali melontarkan kecaman keras terhadap peningkatan kerja sama pertahanan antara Jepang dan Korea Selatan, menyebutnya sebagai "aksi bodoh yang mengundang kehancuran" dan mengancam keamanan di Semenanjung Korea. Pernyataan ini disampaikan melalui media resmi Pyongyang pada Kamis (9/7/2026), merespons langkah kedua negara yang dinilai semakin mendekatkan diri pada pembentukan aliansi militer penuh.
Dalam sebuah komentar yang dirilis Rabu (8/7), Lembaga Studi Negara Musuh Korea Utara memperingatkan bahwa potensi penandatanganan Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) antara Jepang dan Korea Selatan akan menjadi "tahap akhir pembentukan aliansi militer." ACSA sendiri merupakan perjanjian yang menyederhanakan proses berbagi logistik seperti makanan, bahan bakar, dan amunisi antar angkatan bersenjata dua negara. Bagi Pyongyang, langkah ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan.
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sebelumnya menyebut ACSA sebagai kebutuhan praktis, meskipun ia mengakui adanya sentimen publik domestik terkait masa lalu perang Jepang. Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan kekhawatiran Pyongyang. Komentar Korea Utara secara spesifik menyoroti sejumlah contoh kerja sama bilateral, seperti dukungan pengisian bahan bakar yang diberikan Pasukan Bela Diri Udara Jepang kepada pesawat Korea Selatan saat kunjungan ke Jepang pada Januari lalu, serta latihan pencarian dan penyelamatan bersama yang digelar pada Juni.
Menurut analis keamanan di Jakarta, peningkatan kerja sama Jepang-Korea Selatan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk upaya Washington memperkuat aliansi trilateral di Asia Timur. Bagi Indonesia, eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan dan arus perdagangan di Selat Malaka. "Setiap peningkatan ketegangan militer di Asia Timur Laut akan berdampak pada sentimen investor dan keamanan jalur pelayaran yang menjadi urat nadi ekonomi Indonesia," ujar seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia.
Komentar Pyongyang juga menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan dalam "struktur mekanis absolut tanpa mundur" yang dibangun di Semenanjung Korea oleh "negara dengan senjata nuklir terkuat." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Korea Utara tidak akan mengubah postur militernya, meskipun tekanan dari aliansi trilateral meningkat. Dengan kata lain, Pyongyang melihat kerja sama pertahanan Jepang-Korea Selatan sebagai provokasi yang justru akan memperkuat tekadnya untuk mempertahankan kemampuan nuklir.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah langkah Jepang dan Korea Selatan akan benar-benar mendorong Pyongyang ke titik konfrontasi terbuka, atau justru membuka ruang dialog baru. Sementara itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya perlu mencermati perkembangan ini karena dampaknya terhadap arsitektur keamanan regional yang selama ini relatif stabil.
